Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang terjadi pada tahun 2012. Sejumlah saksi dipanggil KPK hari ini, Kamis (1\/2\/2024).<\/p>\n\n\n\n
“Bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.<\/p>\n\n\n\n
Ali menyebut, terdapat tiga orang saksi yang diperiksa terkait kasus tersebut. Salah satunya adalah anggota DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan, Ribka Tjiptaning. Politikus PDIP tersebut telah memenuhi panggilan.<\/p>\n\n\n\n
“Saksi Ribka Tjiptaning sudah hadir,” kata Ali.<\/p>\n\n\n\n
Selain Ribka, KPK juga turut memeriksa dua saksi lainnya, yakni Ruslan Irianto Simbolon selaku PNS, dan pihak swasta Bunamas.<\/p>\n\n\n\n
Dugaan korupsi terjadi pada 2012 lalu. Ketika itu, Kemnaker melaksanakan pengadaan sistem proteksi TKI sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI di luar negeri dalam rangka mengupayakan pengelohan data proteksi TKI.<\/p>\n\n\n\n
Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman mengajukan anggaran sebesar Rp20 miliar pada tahun anggaran 2012. Sementara itu, Nyoman Darmanta ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK).<\/p>\n\n\n\n
Reyna, Nyoman dan Karunia mengelar pertemuan untuk membahas proyek tersebut. Dalam pertemuan itu juga disepakati PT Adi Inti Mandiri yang mengerjakan proyek tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Wakil ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan penyidik menduga proses lelang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah PT Adi Inti Mandiri.<\/p>\n\n\n\n
“KRN (Karunia) selaku Direktur PT AIM sebelumnya telah memyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang, sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang,” kata Alex.<\/p>\n\n\n\n
“Pengondisian pemenang lelang, diketahui sepenuhnya oleh IND dan RU,” sambung dia.<\/p>\n\n\n\n
Akibat adanya persongkolan itu, Alex mengatakan terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah mulai kerja, di antaranya komposisi software dan hardware.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15385,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[770,2839],"class_list":["post-15384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-kpk","tag-ribka-tjiptaning"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15384\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}