{"id":26037,"date":"2026-03-11T10:44:49","date_gmt":"2026-03-11T03:44:49","guid":{"rendered":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/?p=26037"},"modified":"2026-03-11T10:44:53","modified_gmt":"2026-03-11T03:44:53","slug":"praperadilan-yaqut-ditolak-hakim-tegaskan-status-tersangka-kasus-kuota-haji-sah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/2026\/03\/praperadilan-yaqut-ditolak-hakim-tegaskan-status-tersangka-kasus-kuota-haji-sah\/","title":{"rendered":"Praperadilan Yaqut Ditolak! Hakim Tegaskan Status Tersangka Kasus Kuota Haji Sah"},"content":{"rendered":"\n

Matawarta.com, JAKARTA<\/strong> – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, menjatuhkan putusan yang menjadi pukulan telak bagi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Permohonan praperadilan yang diajukan Yaqut resmi ditolak seluruhnya dalam sidang yang digelar di ruang Oemar Seno Adji, Rabu (11\/3).<\/p>\n\n\n\n

Dalam amar putusannya, hakim menegaskan permohonan praperadilan tersebut tidak memiliki dasar yang cukup untuk dikabulkan. \u201cMengadili, dalam pokok perkara: menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya,\u201d ujar hakim saat membacakan putusan.<\/p>\n\n\n\n

Hakim juga menyatakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan Yaqut sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersebut dinilai sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme praperadilan.<\/p>\n\n\n\n

Dengan putusan ini, seluruh dalil yang diajukan pihak Yaqut dalam petitumnya gugur di hadapan pengadilan.<\/p>\n\n\n\n

Sebelumnya, kubu Yaqut menggugat status tersangka yang diberikan KPK dengan alasan lembaga antirasuah itu dinilai belum memiliki dua alat bukti yang sah ketika menetapkannya sebagai tersangka. Pihak kuasa hukum menilai bukti yang digunakan tidak memiliki kaitan langsung dengan unsur utama tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.<\/p>\n\n\n\n

Tim hukum Yaqut juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25\/PUU-XIV\/2016 yang menegaskan bahwa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus dipahami sebagai delik materiil. Artinya, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didahului adanya kerugian negara yang nyata dan pasti.<\/p>\n\n\n\n

Namun argumen tersebut tidak mampu meyakinkan hakim.
Yaqut sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Meski telah berstatus tersangka, keduanya hingga kini belum ditahan.<\/p>\n\n\n\n

Meski demikian, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk kembali mencegah keduanya bepergian ke luar negeri selama enam bulan, hingga 12 Agustus 2026.<\/p>\n\n\n\n

Dalam proses penyidikan, KPK juga bergerak agresif dengan menggeledah sejumlah lokasi. Mulai dari rumah pribadi Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah seorang ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Kementerian Agama.<\/p>\n\n\n\n

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, mulai dari dokumen penting, barang bukti elektronik, hingga kendaraan roda empat dan sejumlah aset properti.<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan tahun 2023 dan 2024 itu disebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.<\/p>\n\n\n\n


Angka kerugian tersebut baru muncul setelah Yaqut dan Ishfah lebih dulu diumumkan sebagai tersangka oleh KPK. (mua)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Matawarta.com, JAKARTA – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, menjatuhkan putusan yang menjadi pukulan telak bagi…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":9673,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[6593,6591,6592,6213],"class_list":["post-26037","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-hakim-pn-jaksel-tolak-praperadilan-yaqut","tag-praperadilan-yaqut-cholil-ditolak","tag-yaqut-cholil-ajukan-praperadilan","tag-yaqut-cholil-tersangka-kasus-kuota-haji"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26037"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26037\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26038,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26037\/revisions\/26038"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9673"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}