{"id":27043,"date":"2026-08-12T11:29:03","date_gmt":"2026-08-12T04:29:03","guid":{"rendered":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/?p=27043"},"modified":"2026-08-12T11:29:04","modified_gmt":"2026-08-12T04:29:04","slug":"dituding-masuk-ranah-sipil-tni-kami-hanya-bantu-polri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/2026\/08\/dituding-masuk-ranah-sipil-tni-kami-hanya-bantu-polri\/","title":{"rendered":"Dituding Masuk Ranah Sipil, TNI: Kami Hanya Bantu Polri"},"content":{"rendered":"\n

Matawarta.com, JAKARTA<\/strong> – TNI memberikan penjelasan terkait sorotan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terhadap pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal tanggung jawab keamanan masyarakat di seluruh Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

TNI menegaskan tidak pernah bermaksud mengambil alih tugas kepolisian maupun masuk ke ranah sipil. Pelibatan prajurit dalam urusan keamanan masyarakat disebut dilakukan dalam konteks membantu Polri dan berdasarkan permintaan resmi.<\/p>\n\n\n\n

Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas mengatakan posisi TNI dalam persoalan keamanan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

“TNI tidak mengambil alih ranah kepolisian atau sipil. Dalam hal keamanan, TNI sesuai undang-undang membantu kepolisian atas dasar permintaan,” kata Nas kepada wartawan, Selasa (11\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Menurut Nas, mekanisme bantuan tersebut bukan keputusan sepihak TNI. Pelibatan prajurit telah memiliki prosedur tersendiri yang mengatur bagaimana TNI memberikan perbantuan kepada Polri.<\/p>\n\n\n\n

“Ini yang diatur dalam SOP tentang teknis pelibatan perbantuan,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Penjelasan tersebut disampaikan setelah pernyataan Panglima TNI mengenai tanggung jawab keamanan memicu kritik dari kelompok masyarakat sipil.<\/p>\n\n\n\n

Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya menilai pernyataan tersebut berisiko mengaburkan batas kewenangan antara TNI dan Polri. Mereka juga menyoroti patroli TNI di sejumlah wilayah yang dikaitkan dengan antisipasi kemungkinan demonstrasi.<\/p>\n\n\n\n

Namun, TNI menekankan bahwa keberadaan prajurit dalam konteks tersebut bukan berarti mengambil alih fungsi kepolisian.<\/p>\n\n\n\n

Secara hukum, TNI memang memiliki kewenangan untuk membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf b.<\/p>\n\n\n\n

Aturan tersebut memasukkan bantuan kepada Polri sebagai salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang.<\/p>\n\n\n\n

Dengan demikian, TNI menilai pelibatan prajurit dalam situasi tertentu memiliki landasan hukum selama dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil tetap mempertanyakan perluasan peran TNI dalam ruang sipil. Mereka mengingatkan bahwa pemisahan tugas TNI dan Polri merupakan salah satu hasil penting Reformasi.<\/p>\n\n\n\n

Koalisi juga menyoroti potensi penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi demonstrasi. Menurut mereka, aksi menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara dan tidak semestinya diposisikan sebagai ancaman terhadap negara.<\/p>\n\n\n\n

Mereka khawatir keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi justru dapat menimbulkan persoalan baru apabila prajurit terseret dalam tindakan penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian.<\/p>\n\n\n\n

Di tengah perdebatan tersebut, TNI kembali menegaskan bahwa pelibatan prajurit bukan bentuk pengambilalihan fungsi Polri.<\/p>\n\n\n\n

TNI menyebut kehadiran mereka dalam situasi keamanan merupakan bagian dari mekanisme perbantuan yang dilakukan atas dasar permintaan dan sesuai aturan yang berlaku. (mua)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Matawarta.com, JAKARTA – TNI memberikan penjelasan terkait sorotan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terhadap pernyataan Panglima TNI Jenderal…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":27044,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[7070],"class_list":["post-27043","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-tni-masuk-ranah-sipil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27043"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27043\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27045,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27043\/revisions\/27045"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27044"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}