{"id":27068,"date":"2026-08-14T12:23:11","date_gmt":"2026-08-14T05:23:11","guid":{"rendered":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/?p=27068"},"modified":"2026-08-14T12:23:12","modified_gmt":"2026-08-14T05:23:12","slug":"prabowo-gebrak-bumn-pengadilan-ad-hoc-disiapkan-pengelola-30-tahun-terakhir-bisa-diusut","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/2026\/08\/prabowo-gebrak-bumn-pengadilan-ad-hoc-disiapkan-pengelola-30-tahun-terakhir-bisa-diusut\/","title":{"rendered":"Prabowo Gebrak BUMN: Pengadilan Ad Hoc Disiapkan, Pengelola 30 Tahun Terakhir Bisa Diusut"},"content":{"rendered":"\n

Matawarta.com, JAKARTA<\/strong>– Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan wacana mengejutkan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026. Ia membuka kemungkinan dibentuknya pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengelolaan BUMN, termasuk dugaan penyalahgunaan oleh jajaran direksi selama tiga dekade terakhir.<\/p>\n\n\n\n

Wacana tersebut muncul setelah pemerintah menemukan jumlah perusahaan yang masuk dalam ekosistem BUMN ternyata jauh lebih besar dari perkiraan. Berdasarkan pendataan pemerintah setelah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, terdapat 1.074 perusahaan yang terdiri atas BUMN hingga jaringan anak, cucu, dan cicit usaha.<\/p>\n\n\n\n

Prabowo mengaku semula memperkirakan jumlah BUMN hanya berkisar 300 hingga 400 perusahaan. Temuan tersebut membuat pemerintah menilai perlu dilakukan pembenahan besar-besaran terhadap perusahaan milik negara.<\/p>\n\n\n\n

“750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14\/8).<\/p>\n\n\n\n

Bahkan, Prabowo menyebut sekitar 290 BUMN telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan yang tersisa maksimal sekitar 300 hingga akhir tahun.<\/p>\n\n\n\n

Namun, langkah pemerintah tak berhenti pada perampingan. Prabowo juga menyoroti dugaan persoalan dalam pengelolaan BUMN selama bertahun-tahun, termasuk laporan keuangan yang dinilainya tidak selalu menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.<\/p>\n\n\n\n

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Prabowo, BUMN seharusnya menjadi aset rakyat dan dikelola untuk kepentingan masyarakat luas. Ia menegaskan perusahaan negara tidak boleh berubah fungsi menjadi kendaraan kepentingan kelompok tertentu.<\/p>\n\n\n\n

“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n

Presiden juga menilai persoalan tersebut semakin penting untuk dibereskan karena sejumlah BUMN memiliki kerja sama dengan perusahaan asing. Karena itu, pemerintah ingin memastikan pengelolaan perusahaan negara benar-benar berjalan produktif, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Menariknya, Prabowo turut membuka kemungkinan adanya mekanisme semacam amnesti bagi pengurus BUMN yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat. Namun, ia menyerahkan keputusan mengenai gagasan tersebut kepada DPR.<\/p>\n\n\n\n

“Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Di sisi lain, perampingan BUMN disebut telah memberikan dampak besar terhadap pengeluaran negara. Prabowo mengungkap efisiensi tersebut berhasil menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.<\/p>\n\n\n\n

Dana hasil penghematan itu nantinya diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta berbagai program yang dinilai lebih memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (paz)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Matawarta.com, JAKARTA– Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan wacana mengejutkan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026. Ia…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":27069,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[7081,3965,7082],"class_list":["post-27068","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-pidato-prabowo-di-sidang-tahunan-mpr","tag-presiden-prabowo","tag-sidang-tahunan-mpr-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27068"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27068\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27070,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27068\/revisions\/27070"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27069"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/matawarta.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}