Matawarta.com, JAKARTA– Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan usai muncul wacana agar program itu dihentikan. Usulan itu dianggap sama saja memutus akses gizi bagi anak-anak dan melemahkan ekonomi masyarakat bawah.
Wacana agar program MBG disetop disampaikan oleh media Tempo. Keinginan itu diduga karena belakangan program MBG menimbulkan sejumlah masalah.
Salah satunya kendala pembayaran mitra dapur MBG yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan. Kasus keracunan massal menimpa puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur, Jawa Barat juga semakin membuat program MBG menjadi sorotan.
Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR) menilai tidak tepat jika program MBG dihentikan. Pasalnya, program ini memiliki dampak besar, tak hanya bagi anak-anak akan kebutuhan gizi, tapi juga kebutuhan hidup bagi masyarakat.
“MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal,” ungkapnya.
Sejak program MBG diluncurkan, lanjut Iwan sudah banyak jutaan anak-anak yang mendapatkan maanfaatnya. Bahkan membantu perekonomian masyarakat.
“April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun,” katanya.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan usulan agar MBG disetop. Jika programnya bisa diperbaiki, kenapa harus dihentikan.
“Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah, tetapi investasi masa depan bangsa,” katanya.
“Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa,” katanya.
“Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan,”
“Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat,” katanya.
Ketidaksetujuan juga disampaikan oleh pengamat sosial Priangan Timur Mumu. MBG tak perlu dihentikan, tapi dievaluasi dan pengawasan agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
“Programnya saya setuju, cuma secara teknis saya kurang setuju karena kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Saya sendiri sering merasakan yang punya anak sekolah 4 orang, kalau pagi-pagi menyiapkan sarapan saja kesulitan. Paling tidak dengan adanya program tersebut sangat terbantu,” kata Mumu.
“Kalau dilihat secara teknis saat ini, ini membuka ruang baru bagi para oknum. Antisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam satu dapur, antisipasi kejadian penanganan di RS akan seperti apa dengan jumlah siswa sampai 3500. Lalu, yang ketiga dapat membuka para Oligarki masuk pada sektor sipil kelas bawah,” ungkapnya.
