Matawarta.com, JAKARTA– Program Pembinaan siswa nakal dikirim ke barak militer mulai dijalankan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut saat ini ada 69 siswa yang mengikuti pembinaan tersebut.
Rinciannya 39 siswa SMP di Kabupaten Purwakarta dan 30 siswa SMP dan SMA di Kota Bandung.
“Di Purwakarta ada 39. Hari ini di sini (Bandung) ada 30,” kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional, di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, Jumat (2/5).
Meski digembleng di barak militer, Dedi menyebut para pelajar itu tampak happy. Pasalnya, selama di barak semua kebutuhan siswa terpenuhi.
“Dan mereka saya lihat sangat happy hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolahnya, cuman gurunya aja ngajarnya di sana,” ujarnya.
Terkait durasi belajar di barak, Dedi menyebut semua tergantung perkembangan siswa tersebut. Tak ada ketentuan khusus.
“Ya tergantung perkembangannya, bisa jadi ada yang sudah sebulan udah bugar, udah baik ada. Bisa jadi tiga hari udah baik. Kan tergantung. Jadi tergantung nanti anaknya,” katanya.
Adapun syarat agar siswa dikirim barak adalah persetujuan orang tua. Mereka harus memberikan pernyataan jika tak sanggup mendidik anak tersebut.
“Artinya bahwa yang diserahkan itu ialah, siswa yang oleh orang tuanya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, tidak menerima. Itu kan orang tuanya datang, ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim. Kemudian kemarin langsung dimasukkan ke barak Resimen Kostrad,” katanya.
Bagaimana dengan payung hukum program tersebut? Dedi berpegangan pada surat edaran sekolah dan dan surat pernyataan dari orang tua bermaterai.
“Kalau bicara soal payung hukum, kan yang menyerahkan adalah orang tuanya lewat surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa, pemerintah daerah dan jajaran TNI dan Polri, itu mengelola, mendidik anak-anak, yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum,” katanya.
Dedi mengakui dana operasional program pendidikan ini dari kantong pribadinya dan para kepala daerah di Jabar. Rencananya, ia akan memasukkan program tersebut ke perubahan anggaran daerah pemerintah provinsi.
“Sementara ini, saya support, bupati juga support, dari biaya operasional mereka ya, Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tapi nanti di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem, yang penting jalan dulu,” katanya.
Program pembinaan siswa nakal dikirim ke barak sempat menimbulkan pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan aspek perlindungan anak.
Tapi Dedi berpandangan tak ada yang dilanggar.
“Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak menyerahkan kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum. Terus problemnya apa sih? Dari sisi perlindungan anak kan enggak ada problem,” katanya.
“Gini deh, Paskibra dilatih siapa? TNI. Terus kemudian, kita ada sekolah SMA loh, yang kemudian sistem pendidikannya dikelola tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model semi militer. Jadi bukan hal baru,” tegas dia.
