Matawarta.com, JAKARTA- KPK telah menggali informasi dari pendakwah Ustaz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Informasi tersebut dianggap sangat membantu proses penyelidikan.
“Yang bersangkutan bersikap kooperatif, menyampaikan informasi-informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim sehingga ini tentu sangat membantu proses penanganan perkara terkait dengan kuota haji ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Selasa (24/6) malam.
Penggalian informasi tak berhenti hanya di Khalid Basalamah, KPK juga akan meminta informasi dari pihak lain. Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas salah satunya dan Kemenag.
“Nanti kita lihat kebutuhan dari penyelidik, pihak-pihak mana saja yang akan didalami tentu KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil siapa pun yang memang dibutuhkan keterangannya guna membuat terang perkara ini,” kata Budi.
“Materi spesifik terkait dengan perkara tersebut tentu belum bisa kami sampaikan secara detail karena memang perkara ini masih di tahap penyelidikan,” terang Budi.
KPK telah menerima lima laporan pengaduan mengenai kuota haji pada tahun 2024. Pertama dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU). Laporan kedua dilayangkan oleh Front Pemuda Anti-Korupsi.
Laporan ketiga dari mahasiswa STMIK Jayakarta. Selanjutnya, laporan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) dan terakhir dari Jaringan Perempuan Indonesia (JPI).
