Matawarta.com, JAKARTA – Sejumlah ibu-ibu yang bergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menilai program MBG telah gagal menjamin kesehatan hingga keselamatan anak-anak.
Mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10). Mereka tampak membawa spanduk bertuliskan ‘Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak’.
Akibat adanya program MBG, menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara. Bahkan, lebih dari 10 ribu anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah berdasarkan data Jaringan memantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
“Alih-alih menjadi program wajib, selayaknya kembalikan program ini hanya kepada daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dan atau anak dari keluarga pra-sejahtera yang membutuhkan intervensi khusus perbaikan gizi,” dikutip dari pernyataan Suara Ibu Indonesia.
Daripada anggaran MBG diambil dari dana pendidikan, menurut mereka dana tersebut bisa digunakan untuk membenahi infrastruktur sekolah 3T hingga mensejahterakan guru.
Suara Ibu Indonesia menyoroti langkah pemerintah melibatkan TNI/POLRI dalam rantai distribusi dan pengawasan program itu. Mereka menilai militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurus gizi atau makan anak-anak sekolah.
“Maka dari itu, kami menuntut pemerintah untuk hentikan proyek MBG di seluruh Indonesia. Program ini telah gagal menjamin keselamatan, kesehatan, dan inklusivitas anak-anak. Cabut pelibatan TNI/POLRI dalam seluruh aspek penyelenggaraan MBG maupun program lain yang berkaitan dengan ranah sipil,” kata mereka.
Suara Ibu Indonesia juga meminta dilakukan audit nasional independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok MBG, serta publikasikan hasilnya secara terbuka.
Di sisi lain, Suara Ibu Indonesia menyadari dengan program MBG, banyak masyarakat yang terbantu dan anak-anak di sekolah membutuhkan asupan gizi tambahan. Namun, mereka menilai lebih banyak mudharatnya.
“Namun, ketika pekerja kecil yang direkrut tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai, dan makanan untuk anak-anak tidak dikelola dengan standar keamanan yang ketat, maka program yang seharusnya menjadi bantuan justru berpotensi menjadi bencana,” kata Suara Ibu Indonesia. (mua)
