MATA WARTA, Jakarta, 30 November 2025 — Polemik penolakan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto kembali mengemuka.
Dinamika ini memunculkan perdebatan publik, terlebih di tengah upaya rekonsiliasi nasional yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif DPN Lembaga Kajian dan Pengembangan Hukum Indonesia (LKPHI), Ismail Marasabessy, menilai sikap Megawati menunjukkan bahwa memori sejarah bangsa masih meninggalkan luka yang belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, penolakan tersebut dapat dibaca sebagai ekspresi personal sekaligus cerminan proses pendewasaan sejarah yang belum tuntas.
“Sikap Ibu Megawati adalah bentuk keberanian mempertahankan prinsip. Tapi ini juga menjadi cermin bahwa bangsa kita belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Luka sejarah, terutama terkait dinamika Orde Baru, masih menyisakan residu psikologis di ruang sosial dan politik,” ujar Ismail.
Ia menambahkan bahwa apabila penolakan tersebut dilandasi pengalaman keluarga besar Soekarno, hal itu berpotensi menimbulkan kesan adanya politik balas masa lalu.
“Kita tidak bisa menafikan trauma masa lalu. Namun jika pengalaman personal dijadikan dasar untuk menolak pengakuan terhadap jasa tokoh lain, itu bisa menumbuhkan politik dendam dan menghambat rekonsiliasi. Padahal Presiden Prabowo sedang berupaya merawat persatuan dengan pendekatan inklusif,” katanya.
Ismail juga menyoroti pentingnya keteladanan para pemimpin dalam memandang tokoh-tokoh yang pernah bersinggungan secara politik.
Ia mencontohkan sikap KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Taufiq Kiemas, dan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu memisahkan kritik terhadap kesalahan seseorang tanpa meniadakan kontribusinya.
“Pemimpin sejati tidak perlu menghapus catatan kelam sejarah, tapi mampu menempatkannya secara objektif. Gus Dur, Taufiq Kiemas, hingga Presiden Prabowo menunjukkan bahwa menghargai jasa seseorang tidak berarti menghapus kesalahannya. Itulah kedewasaan politik,” ucap Ismail.
Terkait perdebatan mengenai jasa Soeharto di bidang pembangunan nasional, stabilitas politik, hingga ketahanan pangan, Ismail menegaskan bahwa sejarah harus dilihat secara proporsional dan tidak semata berdasarkan trauma.
“Kita tidak bisa menafikan peran besar Soeharto dalam pembangunan nasional. Kesalahannya harus diakui, tetapi pencapaian konkret juga perlu diapresiasi.
Mengabaikan semua jasanya hanya karena trauma masa lalu membuat kita kehilangan objektivitas sejarah,” tegasnya.
Ismail menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto apabila melalui kajian akademik, historis, dan moral yang komprehensif dapat menjadi simbol kedewasaan bangsa dalam memandang masa lalu.
“Ini bukan semata soal politik, tapi soal kemampuan bangsa mengakui jasa siapapun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengingat tanpa membenci, dan belajar tanpa melupakan,” tuturnya.
