Matawarta.com, JAKARTA– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini terkait potensi munculnya bibit siklon yang diperkirakan aktif pada puncak musim hujan, mulai November hingga Februari 2026. Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Senin (1/12).
Fathani menjelaskan kawasan perairan selatan Indonesia menjadi salah satu titik yang paling berpeluang memunculkan bibit siklon dalam beberapa bulan ke depan.
“Kita sudah masuk Desember, dan selama periode ini ancaman pembentukan bibit siklon cukup tinggi, terutama di wilayah selatan Nusantara,” ujarnya.
BMKG menetapkan sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan, yakni Bengkulu, Sumatra bagian selatan, pesisir selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Tengah, hingga Papua Selatan. Meski masih pada tahap bibit, potensi perkembangannya menjadi siklon tropis dinilai signifikan.
Menurut Fathani, jika bibit siklon tumbuh menjadi siklon tropis, dampaknya akan berlipat yaitu hujan ekstrem, gelombang laut yang meninggi, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
“Daerah-daerah tersebut rawan berkembangnya siklon tropis. Konsekuensinya adalah curah hujan yang melonjak dan potensi bencana ikut meningkat,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan, terutama untuk wilayah berpenduduk padat.
“Kalau siklon tropis yang lebih kuat terbentuk di area yang penduduknya banyak, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu, kesiapan sejak dini menjadi krusial,” lanjutnya.
Dalam kesempatan lain, Fathani mengulas kembali peristiwa hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, hujan tersebut merupakan kejadian anomali karena intensitasnya setara hujan satu bulan dalam satu hari.
Anomali itu dipicu Siklon Tropis Senyar yang memengaruhi cuaca di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG mengklaim fenomena tersebut sudah diprediksi delapan hari sebelumnya dan peringatan telah disampaikan secara bertahap kepada pemerintah daerah.
“Warning sudah diberikan delapan hari sebelum pembentukan siklon, kemudian diperbarui empat hari dan dua hari sebelumnya,” ucapnya.
BMKG meminta pemerintah daerah lebih cepat merespons peringatan dini dan memastikan masyarakat menerima informasi secara langsung. “Beberapa kepala daerah sudah menindaklanjuti, dan itu sangat membantu mengurangi risiko di lapangan,” kata Fathani. (mua)
