Matawarta.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan peringatan keras kepada seluruh kader partainya, khususnya kepala daerah, agar tidak melanggar aturan. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi satu pun kader yang mengambil keputusan di luar koridor hukum, menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah.
“Nah, terkait instruksi kepada kader partai, saya tegaskan sekali lagi, DPP Partai Golkar selalu meminta seluruh kader, baik yang berada di eksekutif maupun legislatif, untuk bekerja patuh pada aturan. Taat pada aturan,” kata Bahlil saat Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (20/12).
Bahlil mengingatkan jabatan publik bukan ruang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menekankan setiap keputusan yang diambil harus sepenuhnya berada dalam rel hukum.
“Jangan ada satu pun keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan. Ini perintah partai. Kader yang sudah diberi amanah rakyat wajib menjalankannya dengan benar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan partai tidak akan melindungi kader yang terseret masalah hukum akibat pelanggaran aturan. Menurut Bahlil, konsekuensi hukum harus ditanggung secara pribadi oleh kader yang bersangkutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil menyusul maraknya OTT KPK terhadap sejumlah kepala daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pada November lalu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring OTT bersama belasan orang lainnya terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD Dr. Harjono Ponorogo.
Masih di bulan yang sama, KPK juga menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid yang diduga menerima fee penambahan anggaran di sejumlah unit kerja Dinas PUPR PKPP.
Pada Desember, giliran Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang terjaring OTT KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi.
Teranyar, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di wilayahnya. (mua)
