Matawarta.com, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri menurunkan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Ribuan praja tersebut ditugaskan membantu pembersihan serta mengaktifkan kembali kantor-kantor pelayanan publik yang terdampak cukup parah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan praja IPDN dari Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (3/1/2026). Ia menegaskan, langkah ini merupakan wujud solidaritas dan gotong royong pemerintah pusat guna mendorong roda pemerintahan dan perekonomian daerah kembali berjalan.
Menurut Tito, pengiriman praja dilakukan secara bertahap. Kloter pertama berjumlah 413 orang diberangkatkan pada hari pelepasan, disusul kloter kedua sebanyak 414 orang keesokan harinya. Selanjutnya, 179 orang akan menyusul pada kloter ketiga, sementara 132 praja telah lebih dulu berada di Aceh Tamiang sebagai tim pendahulu.
“Total yang kita kirim ada 1.138 orang. Hari ini kloter pertama 413 orang, besok 414 orang, kemudian 179 orang di kloter ketiga, dan 132 orang sudah lebih dulu berada di lokasi sebagai tim advance,” kata Tito.
Aceh Tamiang dipilih sebagai prioritas utama karena tingkat kerusakan akibat bencana dinilai paling berat dibandingkan wilayah terdampak lainnya di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Tito menilai, pemulihan daerah tidak hanya dilihat dari perbaikan fisik, tetapi juga dari berfungsinya pemerintahan dan kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mengungkapkan, dua pekan sebelumnya kondisi di Aceh Tamiang masih belum menunjukkan pemulihan signifikan, baik dari sisi pelayanan pemerintahan maupun kegiatan ekonomi warga.
Selama satu bulan penugasan, para praja IPDN akan bekerja dengan membawa perlengkapan sendiri, mulai dari alat kebersihan hingga kebutuhan logistik pribadi. Selain membersihkan kantor pemerintahan, mereka juga akan mendampingi aparatur sipil negara (ASN) setempat serta membantu menghidupkan kembali layanan publik yang sempat terhenti.
Tak hanya itu, para praja juga akan dilibatkan dalam upaya pemulihan di lebih dari 200 desa yang aktivitas pemerintahannya belum berjalan optimal akibat bencana. Tito menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari kurikulum IPDN melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan akan diperhitungkan sebagai penilaian akademik.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” imbuhnya. (mua)
