Matawarta.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pola penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilainya belum berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Ia menyoroti adanya rencana pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis hingga Rp8 miliar, di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar yang belum tersentuh.
Menurut Prabowo, masih kerap ditemukan kondisi di mana pembangunan jembatan desa dan fasilitas publik lainnya terhambat, sementara anggaran daerah justru dialokasikan untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Ia menegaskan, seharusnya pemerintah daerah mampu memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Banyak biaya yang seharusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contohnya jembatan desa. Rakyat sampai harus berteriak, presiden yang turun tangan. Dana desa ada, lalu ke mana? Bupati ke mana, gubernur ke mana? Tapi baiklah, saya ambil tanggung jawab. Kita harus terbuka dan fair,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3).
Ia juga menilai praktik belanja fasilitas pejabat masih jauh dari prinsip efisiensi. Sorotan utamanya tertuju pada rencana pembelian mobil dinas supermahal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan anggaran negara.
“Kita harus buka-bukaan. Ada pemerintah daerah yang membeli mobil dinas gubernur sampai Rp8 miliar. Ini menurut saya tidak efisien,” tegasnya.
Prabowo kemudian membandingkan dengan kendaraan dinas yang digunakannya sebagai Presiden. Ia mengaku memilih mobil produksi dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah, bahkan setelah dilengkapi perlindungan tambahan.
“Saya Presiden Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya sekitar Rp700 juta, mungkin dengan fitur antipeluru jadi Rp1 miliar. Tapi jelas tidak sampai Rp8 miliar. Semua akan kita selidiki demi efisiensi,” ucapnya.
Lebih jauh, Prabowo mengingatkan para kepala daerah agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral dalam mengelola anggaran publik. Ia menegaskan jabatan kepala daerah sejatinya adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran lewat agenda seremonial atau kunjungan kerja yang berlebihan.
“Kita minta kesadaran dan rasa tanggung jawab. Bupati bekerja untuk rakyatnya, gubernur bekerja untuk rakyatnya. Itu yang paling penting,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, akhirnya membatalkan dan mengembalikan mobil dinas baru berjenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp 8,5 miliar. Keputusan ini diambil pada awal Maret 2026 setelah mendapat kritik keras dari masyarakat dan sorotan publik, serta menargetkan pengembalian anggaran ke kas daerah. (mua)
