Matawarta.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan berhenti sementara selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Keputusan yang diambil Badan Gizi Nasional (BGN) ini bukan hanya untuk penataan program, tetapi juga menghasilkan penghematan anggaran negara yang fantastis, mencapai lebih dari Rp3 triliun.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan penghentian sementara distribusi MBG telah diatur melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.
“Pada 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026,” ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026 dimanfaatkan BGN untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.
Berbeda dengan periode Ramadan yang tetap menyalurkan bantuan melalui sistem bundling, kali ini distribusi MBG dihentikan sepenuhnya.
Menurut Agustina, langkah tersebut dilakukan demi memperbaiki tata kelola program sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
“Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini,” katanya.
Dampak paling mencolok dari kebijakan ini adalah efisiensi anggaran yang sangat besar. Selama masa penghentian, SPPG yang tidak beroperasi tidak akan menerima insentif harian sebesar Rp6 juta.
Dengan jumlah SPPG yang saat ini aktif, penghematan selama 18 hari operasional mencapai lebih dari Rp3 triliun.
“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3.004.560.000.000,” ungkapnya.
Tak hanya memangkas biaya operasional, BGN juga mulai menyisir ulang penerima manfaat MBG. Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa teridentifikasi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi kembali untuk menentukan kelayakan menerima bantuan. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan ke sana bakal dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, seperti masyarakat di wilayah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak rentan gizi.
“Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” tegas Agustina. (paz)
