Matawarta.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul temuan dugaan pembengkakan ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Charles menilai pernyataan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengenai potensi pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan besar yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau benar ada potensi pemborosan sebesar itu, ini bukan masalah kecil. Negara sedang menghadapi banyak kebutuhan anggaran dan setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat,” ujar Charles, Jumat (12/6/2026).
Politikus PDIP itu mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Ia menyebut, jeda tersebut harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola program yang selama ini berjalan.
Charles menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada target jumlah penerima manfaat, sementara aspek kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan anggaran justru terabaikan.
“Momentum libur sekolah seharusnya menjadi kesempatan untuk membenahi program secara menyeluruh. Jangan sampai yang dikejar hanya angka dan target, sementara kualitas layanan serta keselamatan anak-anak justru dikorbankan,” tegasnya.
Selain evaluasi, Komisi IX DPR juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Audit tersebut mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran hingga tata kelola pengadaan.
Charles meminta pemerintah bertindak tegas terhadap dapur-dapur yang bermasalah. Menurutnya, dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi peringatan.
“Dapur yang berulang kali menimbulkan masalah harus ditutup permanen. Keselamatan anak-anak tidak boleh ditawar,” katanya.
Ia mengingatkan pelaksanaan MBG sejauh ini telah diwarnai berbagai kasus keracunan yang menimpa puluhan ribu siswa. Fakta tersebut, lanjutnya, menjadi bukti program masih menyimpan persoalan serius yang harus segera dibenahi.
“Kita tidak boleh menutup mata. Sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya lonjakan jumlah titik dapur MBG yang jauh melampaui rencana awal. Di luar wilayah 3T, jumlah dapur yang semula diproyeksikan sebanyak 21 ribu titik melonjak menjadi 27.877 titik. Sementara di wilayah 3T, target 2.000 titik meningkat menjadi 8.617 titik.
Zulhas menyebut pembengkakan tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik dapur MBG yang kini tengah menjadi perhatian pemerintah. (mua)
