Matawarta.com, JAKARTA – Sejumlah persoalan strategis nasional menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Dalam rapat bersama sejumlah menteri di Jakarta, Senin (19/10), Dudung membahas berbagai isu, mulai dari inflasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), hingga perkembangan situasi keamanan di Papua.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di Kantor Kemenko Polkam tersebut tidak hanya membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah juga menyoroti dinamika ekonomi global serta sejumlah agenda yang dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Dudung mengatakan, rapat tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah konkret pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Kita mencermati perkembangan inflasi nasional. Tadi disampaikan juga Pak Mendagri, kemudian dinamika ekonomi global serta kondisi bahan bakar minyak dan alternatif sumber energi,” kata Dudung dalam jumpa pers seusai pertemuan.
Menurut Dudung, perkembangan inflasi nasional dan kondisi energi perlu mendapat perhatian bersama. Pemerintah, kata dia, harus memastikan berbagai persoalan tersebut ditangani secara terkoordinasi.
Selain persoalan ekonomi, rapat tersebut turut membahas stabilitas nasional, termasuk penyampaian pendapat di muka umum dan situasi di Papua yang membutuhkan perhatian serius.
Di sisi lain, penanganan karhutla tetap menjadi agenda penting. Dudung mengungkapkan, pihaknya menerima berbagai masukan mengenai kondisi faktual di lapangan, langkah penanganan yang telah dilakukan petugas, hingga kendala yang masih dihadapi.
“Tentang kondisi faktual di lapangan, dan berbagai macam langkah-langkah teknis dan strategis yang sudah dilakukan oleh petugas dan kendala-kendala yang dihadapi, kemudian langkah konkret yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga membicarakan percepatan pembangunan koperasi desa serta penyelesaian konflik agraria di kawasan transmigrasi. Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan sejumlah kementerian dan lembaga agar penanganannya berjalan efektif.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, serta Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan.
Dudung menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga mencermati agenda kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Jakarta.
