JAKARTA – Pemerintah RI memastikan sebagai penyelenggara KTT G20 2022, akan bertindak netral. Tidak memihak siapapun. Demikian diwartakan Kementerian Luar Negeri dalam keterangan pers pada Kamis (24/3).
Pernyataan ini menyusul terjadinya perang militer antara Rusia dan Ukraina. Rusia merupakan Anggota G20 dan sekarang sedang dimusuhi banyak negara Blok Barat.
“Indonesia menjalankan tugas sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur, seperti presidensi sebelumnya,” kata Dian Triansyah Djani, Staf Khusus Menlu untuk Penguatan Program Prioritas.
Dian Triansyah dalam pelaksanaan G20 nanti juga masuk dalan kepanitiaan. Sebagai Co-Sherpa G20 Indonesia.
Sesuai dengan tugas dan aturan yang ada, Indonesia menjalankan Presidensi G20 dengan sifat imparsial dan netral.
Maka itu Indonesia mengundang semua Anggota G20, seperti yang dilakukan presidensi sebelumnya.
“Sudah menjadi kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang semua anggota,” ucap Dian Triansyah.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia lebih fokus kepada upaya menangani pemulihan ekonomi global. Sebab itu merupakan prioritas pula buat penduduk dunia.
“Saat ini dunia belum keluar dari krisis, karena ada pandemi COVID-19. Negara-negara berkembang masih sulit memulihkan ekonomi. Sehingga Indonesia ingin mendorong pemulihan global,” tutur Dian Triansyah.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia pun harus memastikan kehadiran semua kepala pemerintahan atau kepala negara anggota untuk hadir, dalam KTT.*(WAH)
