Sebagai sebuah sistem administrasi pemerintahan yang kompleks, birokrasi menjadi tulang punggung dalam menjalankan fungsi negara secara efisien dan transparan. Akan tetapi, realitas yang seringkali terlihat di publik adalah birokrasi yang masih dihantui oleh bayang-bayang korupsi.
Meskipun telah banyak upaya reformasi dan pemberantasan korupsi, namun masih terdapat berbagai temuan yang menunjukkan bahwa birokrasi tidak sepenuhnya terbebas dari segala praktik yang merugikan masyarakat tersebut.
Berkaitan dengan itu, calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo membeberkan beberapa langkah konkretnya dalam memberantas korupsi, terutama di lingkup birokrasi.
“Yang pertama adalah digitalisasi sistem keuangan dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan, transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka musti ada pembatasan,” ungkapnya dalam acara Paku Integritas yang digelar KPK, Rabu (17/1/2024).
“e-Budgeting, e-Planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban dan tentu saja, transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, musti dikontrol dari pemimpin tertinggi,” jelas Ganjar.
Dirinya pun meyakini bahwa hal itu yang menjadi dashboard setiap waktu untuk pemimpin melihat dan memimpin pemberantasan korupsi secara langsung.
