Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis bisa menyelesaikan sejumlah masalah pertanahan di sisa delapan bulan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya, soal penyaluran sertifikasi tanah digital.
“Ada beberapa prioritas, tapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan dengan segala upaya, di antaranya secara masif sertifikasi elektronik,” kata AHY usai dilantik Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Menurut dia, sertipikat tanah elektronik bisa menjadi solusi berbagai persoalan pertanahan, termasuk tumpang tindih dan permainan dari mafia-mafia tanah. AHY menyebut penyaluran sertipikat tanah ini juga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kalau apa yang dilakukan Pak Hadi selama ini, ATR dan BPN bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak,” jelasnya.
AHY menyadari bukan hal yang mudah menyelesaikan masalah pertanahan di sisa 8 bulan masa jabatan Jokowi. Terlebih, Jokowi juga memberikan tiga target untuk AHY usai dilantik menjadi Menteri ATR/BPN.
“Ada target yang disampaikan beliau mengejar hingga tuntas 120 juta bidang PTSL yang mudah-mudahan bisa kita kelola. Dan tentunya kita meyakinkan agar isu lingkungan hidup bisa menjadi priorita utama,” tutur Agus Harimurti Yudhoyono.
