Matawarta.com, JAKARTA- DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP memastikan program sarapan gratis yang digagas gubernur dan wagub terpilih Pramono Anung-Rano Karno tak akan tumpang tindik dengan program makan bergizi gratis (MBG). Pasalnya, mekanisme yang digunakan berbeda.
“PSG (program sarapan gratis) adalah bagian dari pendukung program MBG, jadi bisa dipastikan tidak ada tumpang tindih program,” kata Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Wijayanto Rio Sambodo.
Ia menjelaskan metode yang digunakan program sarapan gratis berbeda dengan MBG. Pemprov Jakarta akan memberikan dalam bentuk subsidi kepada sekolah.
Pihak sekolah diminta bekerja sama dengan UMKM hingga kantin.
“Karena Pemerintah Mas Pram-Bang Doel memberikan fasilitasi untuk program sarapan dengan mekanisme atau menggunakan metode yang berbeda dengan MBG karena mengutamakan kemandirian sekolah, Pemprov Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, dan nanti sekolah pun akan diminta untuk bekerjasama dan melibatkan unsur dalam ruang lingkup sekolah dan sekitarnya, baik itu UMKM di sekitar sekolah, kantin sekolah, maupun komite sekolah,” katanya.
Untuk itu, PDIP disebutnya mendukung program sarapan gratis itu lantaran dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa dan pengeluaran orang tua. Dana yang digunakan juga dari APBD Jakarta pada tahun 2025 mencapai Rp 91,34 triliun.
“Jakarta dianggap memiliki kemampuan anggaran untuk dialokasikan kepada dedicated program (program unggulan) seperti program sarapan gratis ini, diketahui APBD Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 91,34 Triliun, belum lagi jika dielaborasi dengan potensi Corporate Social Responsibility (CSR),” kata Rio.
Namun, PDIP tetap mengingatkan agar program ini mendapatkan pengawasan. Rio mengusulkan agar makanan-makanan betawi bisa menjadi referensi menu sarapan gratis.
“Kami juga mengingatkan untuk membangun sistem pengawasan yang komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam program sarapan gratis ini termasuk simulasi-simulasi pelaksanaannya harus sudah dimulai dan variasi menu, contohnya makanan mengutamakan masakan khas nusantara, khususnya khas Betawi yang tentunya memenuhi unsur gizi yang seimbang,” katanya.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD Jakarta meminta agar program sarapan gratis dikaji ulang. Mereka khawatir akan mubazir karena bersamaan dengan program MBG yang tengah bergulir.
