Matawarta.com, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung menggelar rapat bersama seluruh kepala daerah untuk mendata kenaikan pajak bumi bangunan (PBB), pada Kamis (14/8) siang ini. Rapat ini tak lepas dari respons kisruh Bupati Pati Sudewo.
“Sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan,” ujarnya kepada wartawan di Lapangan Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/8).
Tito mengaku akan memberikan arahan agar seluruh kepala daerah yang lain agar dapat mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan besaran NJOP dan PBB. Pasalnya sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Sebelum menentukan besaran NJOP dan PBB, bupati dan wali kota harus berkonsultasi lebih dulu dengan gubernur masing-masing. Pendekatan dan mendengar aspirasi masyarakat juga harus dilakukan agar tidak menimbulkan kekacauan.
“Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja,” katanya.
“Rekan kepala daerah agar responsif melihat apa dinamika di masyarakat. Itu responsif, akomodatif. Ajak dialog, seperti itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo didemo oleh ribuan warganya didi Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8). Mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Meski kebijakan kenaikan PBB 250 persen dibatalkan, masyarakat Pati merasa kecewa dengan sikap Sudewo yang seolah menantang warganya agar menggelar aksi demo.
Akibatnya, Sudewo kini terancam dimakzulkan. Pasalnya, DPRD kabupaten Pati telah membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo. (mua)
