Matawarta.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah agresif menuntaskan persoalan banjir dan kemacetan Ibu Kota. Pemprov DKI resmi menggelontorkan Rp232 miliar untuk mempercepat normalisasi Sungai Ciliwung, salah satu titik paling krusial dalam sistem pengendalian banjir Jakarta.
Pramono menegaskan anggaran tersebut difokuskan pada dua wilayah prioritas yaitu Cililitan dengan alokasi Rp111 miliar dan Pengadegan sebesar Rp121 miliar.
“Dua kelurahan ini menjadi fokus kami untuk normalisasi Ciliwung,” ujar Pramono dalam agenda Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum di bantaran Ciliwung, Jumat (21/11).
Ia merinci, Cililitan memiliki 37 bidang tanah dan Pengadegan 54 bidang yang seluruhnya sedang dalam proses pembebasan lahan. Pemprov menargetkan tahapan ini tuntas pada awal 2026. Setelah itu, pembangunan tanggul akan dieksekusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Pramono juga menegaskan penataan Ciliwung bakal menjadi bagian dari pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas. Pembangunan fisik kawasan ini akan mulai dikerjakan pada Januari mendatang, termasuk optimalisasi area Ciliwung yang berada tepat di bawahnya.
“Kawasan itu nanti bukan hanya untuk mobilitas, tapi juga ruang publik yang bisa dinikmati warga,” katanya.
Selain Ciliwung, Pemprov DKI bergerak cepat menata Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir terpadu.
Sungai Ciliwung yang mengalir dari Bogor ke Jakarta sepanjang 120 kilometer masih sering memicu banjir akibat alurnya menyempit dan banyak bangunan di bantaran sungai. Sejak 2014, pemerintah baru menormalisasi 16 dari 33 kilometer aliran Ciliwung, sementara 17 kilometer lainnya masih menunggu penyelesaian pengerjaan dan pembebasan lahan.
Normalisasi yang melewati kawasan dari Manggarai hingga Pasar Minggu ini bertujuan mengembalikan lebar sungai ke ukuran ideal 35–50 meter agar aliran air kembali normal dan risiko banjir bisa ditekan. (paz)
