Matawarta.com; JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, menyoroti lambannya realisasi anggaran Bantuan Gizi Nasional (BGN) dan meminta penjelasan mengenai sejauh mana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat bagi perekonomian di tingkat lokal.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Sihar menjelaskan bahwa BGN saat ini mengelola dana sebesar Rp 71 triliun dan tengah mengajukan tambahan sebesar Rp 28 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp 99 triliun. Namun hingga saat ini, realisasi anggaran baru mencapai Rp 36,23 triliun.
“Masih ada sekitar Rp 63,4 triliun yang harus diserap dalam waktu satu setengah bulan. Saya berharap BGN bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi penyerapannya agar target dapat tercapai,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik dalam jumlah besar tersebut.
Lebih lanjut, Sihar menyoroti arah kebijakan MBG yang tengah membangun ekosistem baru di sektor pangan.
Pria yang juga pengusaha itu mencontohkan tantangan di sektor peternakan, khususnya soal biaya produksi yang tinggi.
“Kalau kita bicara soal ekosistem, kita perlu tahu di mana letak beban biayanya. Apakah di komponen ayamnya, di pakan, kualitas bibit, atau justru di proses distribusinya?” ucapnya.
Dari perhitungannya, total anggaran sekitar Rp 100 triliun untuk program MBG diperkirakan hanya menyumbang 0,04 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia berharap program ini mampu menjadi penggerak nyata bagi ekonomi rakyat.
“Kita ingin MBG menjadi leverage atau pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Maka, rantai pasok (supply chain) perlu ditelaah lebih dalam,” tambahnya.
Sihar juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung keberlanjutan program.
Ia mencontohkan potensi sektor perikanan di Dapil Sumut II, yang dinilai sangat besar untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan bergizi. Dengan keterlibatan masyarakat, menurutnya, akan terbentuk ruang yang lebih kreatif dan inovatif, bukan justru terbebani oleh ongkos produksi yang tinggi.
Di akhir pernyataannya, Sihar menegaskan pentingnya rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan program yang menyentuh sekitar 80 juta penerima manfaat.
“Kalau terjadi sesuatu, misalnya kasus keracunan, masyarakat harus merasa memiliki program ini dan ikut bertanggung jawab. Jangan saling menyalahkan, tapi bersama-sama mencari solusi. Di sinilah semangat gotong royong perlu dibangun,” tandas pria berkacamata itu. (Jus)
