Matawarta.com, JAKARTA– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Dalam keputusan tersebut, besaran UMP Jakarta mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Angka ini meningkat Rp 333.115 dari UMP 2025 yang berada di level Rp 5.396.761, atau setara dengan kenaikan 6,17 persen.
“UMP DKI Jakarta tahun 2026 telah disepakati sebesar Rp 5.729.876. Dari angka sebelumnya Rp 5.396.761, berarti ada kenaikan Rp 333.115 atau 6,17 persen,” ujar Pramono saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Pramono menjelaskan, penetapan UMP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021. UMP terbaru ini akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026.
“Berlaku mulai 1 Januari 2026,” tegasnya.
Dijelaskan Pramono, besaran kenaikan UMP Jakarta tahun depan berada di atas laju inflasi daerah. Dalam perhitungannya, Pemprov DKI menggunakan faktor alfa sebesar 0,75.
Selain menetapkan upah minimum, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai kebijakan pendukung bagi pekerja. Program tersebut meliputi subsidi transportasi publik bagi buruh, bantuan pangan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kemudahan akses air minum.
“Di luar itu, masih terdapat berbagai program perlindungan sosial lain yang bisa diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Pramono.
Tak hanya menyasar pekerja, Pemprov DKI juga menyiapkan insentif bagi pelaku usaha. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan, peningkatan kualitas layanan, relaksasi dan insentif perpajakan, serta akses pelatihan dan permodalan bagi pelaku UMKM.
“Kami berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya. (mua)
