Matawarta.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan sikap keras menentang wacana penempatan Polri di bawah sebuah kementerian. Menurutnya, gagasan tersebut justru berpotensi mereduksi kewenangan Polri sekaligus melemahkan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Sigit seusai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia mengapresiasi fraksi-fraksi DPR yang tetap mendukung Polri berada langsung di bawah Presiden RI.
Sigit menegaskan, struktur Polri saat ini sudah ideal untuk menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Ia menilai keberadaan Polri langsung di bawah Presiden membuat institusi ini lebih sigap bergerak saat dibutuhkan negara.
“Bagi kami, posisi Polri seperti sekarang ini sudah paling tepat. Kami bisa menjadi alat negara yang benar-benar melayani masyarakat. Kalau harus di bawah kementerian khusus, itu bukan solusi,” ujar Sigit.
Lebih lanjut, ia mengingatkan penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan. Sigit menyebut kondisi tersebut sebagai “matahari kembar” yang dapat mengaburkan garis komando.
“Kalau Polri harus berada di bawah menteri, padahal Presiden juga punya otoritas, itu bisa menimbulkan kebingungan. Kita tidak bisa bergerak cepat karena harus menunggu jalur birokrasi tambahan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengungkap pernah mendapat tawaran untuk menjadi menteri kepolisian jika struktur tersebut dibentuk. Namun, ia menolak mentah-mentah ide itu dan menyatakan lebih memilih profesi lain ketimbang memimpin Polri dari dalam kabinet.
“Ada yang menawari saya jadi menteri kepolisian. Saya tegaskan di sini, saya menolak. Kalau harus memilih, saya lebih baik jadi petani,” ucap Sigit, yang disambut tepuk tangan anggota Komisi III DPR.
Kapolri menegaskan menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan institusi, negara, dan Presiden. Ia bahkan menyatakan lebih siap dicopot dari jabatannya daripada harus menerima konsep kementerian kepolisian.
“Kalau pilihannya Polri tetap di bawah Presiden atau Polri di bawah Presiden tapi ada menteri kepolisian, saya pilih Kapolrinya saja yang dicopot,” tegasnya.
Sigit pun meminta seluruh jajaran Polri untuk konsisten mempertahankan posisi institusi tetap berada langsung di bawah Presiden RI.
“Perjuangkan ini sampai titik darah penghabisan,” pungkasnya. (paz)
