Matawarta.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan sinyal tegas soal kemungkinan penegakan hukum terhadap jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa lalu. Ia menilai kebocoran anggaran yang terjadi selama ini tidak bisa dilepaskan dari pola pengelolaan yang amburadul dan sarat akal-akalan.
Peringatan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan negara tidak akan lagi menoleransi penyalahgunaan wewenang di tubuh BUMN.
Prabowo mengaitkan persoalan itu dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dirancang sebagai sovereign wealth fund nasional. Menurutnya, lembaga tersebut dibentuk untuk menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara yang selama ini tersebar tanpa kendali jelas.
Ia menyebut total aset yang kini dihimpun dalam satu pengelolaan mencapai sekitar USD 1 triliun. Sebelumnya, dana negara itu tersebar di sekitar seribu perusahaan BUMN dengan sistem pengawasan yang dinilai tidak efektif.
“Coba bayangkan, seribu perusahaan dikelola tanpa kendali yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan kebetulan, ini akibat pola kepemimpinan yang salah,” kata Prabowo.
Prabowo pun menegaskan, para pimpinan BUMN di era sebelumnya tidak bisa lepas tangan begitu saja. Ia meminta pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi dan memberi isyarat kuat soal proses hukum.
“Pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan merasa aman. Bersiaplah, kejaksaan akan memanggil,” ujarnya dengan nada keras.
Ia menekankan pemerintahannya serius dalam penegakan hukum dan tidak sekadar retorika. Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang meremehkan komitmennya dalam memberantas korupsi.
“Banyak yang bilang saya cuma berani bicara di podium. Ya sudah, tunggu saja panggilannya. Jangan nantang-nantang,” ucap Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengaku prihatin melihat pejabat yang harus berurusan dengan hukum. Namun ia menegaskan, semua orang memiliki konsekuensi atas perbuatannya.
“Kasihan keluarga, anak istrinya. Tapi hukum tetap jalan. Kita semua bisa dipanggil kapan saja, tidak lihat senior atau junior. Lebih baik kita berbuat baik sejak sekarang,” tutupnya. (mua)
