Matawarta.com, JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap wajah Ibu Kota, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Penataan tersebut mencakup perbaikan kawasan permukiman hingga penertiban ruang publik yang selama ini dinilai semrawut.
Pramono menegaskan Jakarta tidak bisa lagi dibiarkan tumbuh tanpa kontrol tata kota yang jelas. Ia menyebut arahan Presiden menjadi momentum untuk menata ulang lingkungan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.
“Apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, 1.000% saya setuju dan pasti saya jalankan. Saya memang berkeinginan Jakarta menjadi lebih rapi dan lebih bersih,” kata Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (3/1/2026).
Salah satu fokus pembenahan adalah gentengisasi. Pramono menilai atap berbahan seng sudah saatnya ditinggalkan karena tidak ramah lingkungan dan memperburuk kualitas hunian.
“Penggantian seng ke genteng itu bukan sekadar estetika, tapi soal kesehatan dan keamanan warga,” ujarnya.
Selain kawasan permukiman, Pemprov DKI juga akan menyasar infrastruktur kota yang dinilai merusak tata ruang. Kabel-kabel udara yang menjuntai sembarangan akan ditata ulang, sementara spanduk liar di berbagai titik strategis akan ditertibkan secara tegas.
Menurut Pramono, keberadaan spanduk di flyover dan fasilitas publik tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Flyover itu fasilitas lalu lintas, bukan papan iklan atau alat kampanye. Itu akan kami bersihkan,” tegasnya.
Penataan juga menyentuh fasilitas pejalan kaki. Pramono meminta agar trotoar dikembalikan pada fungsi utamanya dan tidak lagi dikuasai oleh aktivitas yang menghambat mobilitas warga.
“Trotoar harus aman dan nyaman untuk pejalan kaki. Kalau ada penyalahgunaan, kami akan bertindak,” katanya.
Pramono memastikan langkah penataan akan dilakukan secara terkoordinasi dengan seluruh jajaran Pemprov DKI, mulai dari tingkat kota hingga wilayah administratif, guna memastikan kebijakan berjalan efektif. (mua)
