Oleh: Cokky Guntara
Mahasiswa Magister Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
Ambisi Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) membawa angin segar bagi portofolio investasi hijau kita. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, pemerintah mengambil langkah berani untuk mengatasi kedaruratan sampah perkotaan sekaligus menggenjot bauran energi terbarukan.
Keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan perkiraan nilai proyek nasional mencapai Rp91 triliun seolah menjanjikan solusi pamungkas. Di atas kertas, model bisnis PSEL dinilai sangat aman bankable karena menempatkan PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal offtaker siaga melalui kontrak jangka panjang.
Namun, dari kacamata manajemen strategis dan operasi, jaminan finansial di hilir bisa menjadi semu jika kita mengabaikan bom waktu di hulu. Banyak pengambil kebijakan terjebak dalam offtaker illusion sebuah asumsi keliru bahwa kepastian pasar otomatis menjamin keberlanjutan bisnis. Industri waste-to-energy pada dasarnya adalah industri manufaktur.
Dalam ilmu manajemen rantai pasok supply chain management, kekuatan industri manufaktur tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi mesinnya, melainkan oleh keandalan reliability dan kualitas bahan baku input qualification. Di sinilah letak kerentanan terbesar PSEL.
Tantangan pertama yang harus dibedah adalah risiko kualitas bahan baku input quality risk. Mesin insinerator modern yang diadopsi proyek PSEL membutuhkan sampah dengan nilai kalori tinggi dan tingkat kelembapan rendah agar proses pembakaran optimal menghasilkan uap penggerak turbin.
Realitasnya, berdasarkan data terbaru Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, komposisi sampah di Indonesia masih didominasi oleh sisa makanan (sampah organik) yang mencapai 40,76% dari total timbulan sampah harian. Karakteristik sampah organik domestik yang basah dan tercampur bebas ini membuat kadar air sampah kita melonjak hingga 60-70%.
Tanpa adanya manajemen pemilahan yang ketat di tingkat hulu, proyek PSEL pada dasarnya dipaksa untuk “membakar air”. Secara operasional, kondisi ini menciptakan inefisiensi yang masif. Perusahaan harus mengeluarkan biaya operasional tambahan operating expenses_ untuk mengeringkan sampah atau membeli bahan bakar pembantu agar suhu pembakaran tetap stabil.
Ketika efisiensi mesin merosot, target produksi listrik harian yang telah diperjanjikan dengan PLN terancam gagal terpenuhi. Kegagalan ini bukan lagi sekadar masalah lingkungan, melainkan risiko finansial berupa penalti akibat wanprestasi kontrak jual-beli listrik.
Tantangan kedua adalah risiko kuantitas akibat fragmentasi logistik supply chain disruption. Pasal 12 Perpres 109/2025 secara tegas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan PSEL hanya dilakukan pada kabupaten/kota yang mampu menyalurkan volume sampah paling sedikit 1.000 ton per hari secara konsisten.
Angka minimum ini bukan tanpa alasan; mesin PSEL adalah aset padat modal capital-intensive yang harus terus menyala 24 jam penuh untuk mencapai skala ekonomi economies of scale.
Masalahnya, mengamankan pasokan 1.000 ton setiap hari bukanlah perkara mudah. Merujuk pada laporan SIPSN KLHK, potret pengelolaan sampah nasional kita masih berada di angka 34,7% yang terkelola, sementara 65,3% sisanya belum tertangani dengan memadai atau sekadar menumpuk di TPA open dumping.
Rantai pasok pengumpulan sampah kita saat ini tidak dikelola secara korporat, melainkan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi, fluktuasi anggaran APBD, dan keterbatasan armada truk daerah.
Manajemen operasi mengajarkan bahwa rantai pasok yang terfragmentasi sangat rentan terhadap gangguan. Sedikit saja ada kendala logistik hulu seperti kerusakan armada truk pemda atau konflik sosial di jalur transportasi maka aliran bahan baku akan terhenti seketika dan mengacaukan proyeksi arus kas cash flow perusahaan.
Melihat anatomi risiko tersebut, pemerintah, BPI Danantara, dan investor tidak bisa lagi memandang PSEL sekadar sebagai proyek infrastruktur energi atau bagi-bagi kontrak teknologi. Kita harus mereorientasi strategi ini ke tingkat manajemen operasi yang integratif.
Pertama, pemerintah daerah harus mengubah perannya dari sekadar pengumpul sampah garbage collector menjadi pengelola rantai pasok (supply chain manager). Pemerintah daerah wajib memenuhi kewajiban utama mereka yang tertuang dalam regulasi baru, yaitu mengalokasikan APBD untuk standardisasi kualitas input sebelum sampah menyentuh area pabrik PSEL misalnya lewat optimalisasi TPS 3R yang dilengkapi teknologi pengeringan mekanis awal.
Kedua, dalam menyusun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), aspek Service Level Agreement (SLA) terkait pasokan bahan baku harus diperketat. Kontrak harus memuat klausul mitigasi risiko yang adil: jika pemerintah daerah gagal menyuplai kuota 1.000 ton per hari atau menyuplai sampah di bawah standar kalori yang disepakati, mekanis kompensasi finansial untuk melindungi stabilitas arus kas investor harus berjalan otomatis.
Akselerasi energi hijau adalah keharusan, namun eksekusi tanpa mitigasi risiko operasi yang matang hanya akan melahirkan proyek mangkrak baru. Sudah saatnya kita tidak hanya silau oleh jaminan pembelian oleh PLN di hilir, tetapi mulai serius membenahi karut-marut manajemen logistik dan tata kelola rantai pasok sampah di hulu.
