Matawarta.com, JAKARTA – Rencana DPR RI menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak berantakan.
Agenda penting yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB itu resmi dibatalkan hanya tiga jam sebelum pelaksanaan.
Pembatalan tersebut terjadi di tengah situasi politik yang semakin memanas. Pasalnya, pada hari yang sama, Gibran justru mendatangi Kompleks DPR/MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB. Ia kemudian langsung menemui Ketua MPR RI Ahmad Muzani di ruang kerjanya untuk menyerahkan surat pengunduran diri tersebut.
Muzani mengungkapkan bahwa Gibran meminta pimpinan MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Langkah tersebut sontak menjadi sorotan karena berlangsung hampir bersamaan dengan pembatalan agenda paripurna DPR yang berkaitan dengan polemik status Gibran.
Melalui keterangan tertulis, DPR menyampaikan keputusan pembatalan rapat setelah menggelar rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN,” demikian bunyi keterangan tersebut.
Padahal, sehari sebelumnya, dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sudah mengantongi tanda tangan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah tersebut menunjukkan seriusnya desakan politik terhadap Gibran di tengah polemik dokumen pendidikannya.
Adapun rincian anggota DPR yang menandatangani dokumen HMP terdiri dari PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.
Dalam pemaparan usulan tersebut, masing-masing fraksi pada umumnya mempersoalkan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden. Sorotan itu berkaitan dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dipersoalkan dalam polemik dokumen ijazahnya. (paz)
