Matawarta.com, JAKARTA – Pembenahan pengelolaan zakat nasional menjadi pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan. Bukan hanya menyangkut transparansi penghimpunan dan penyaluran dana umat, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan, akuntabilitas keuangan hingga kepastian hukum atas dana yang dikelola lembaga zakat.
Sejumlah persoalan tersebut dibedah dalam Expert Panel Seri V yang digelar Subdit Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat Kementerian Agama (Kemenag) di Orchardz Hotel Industri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Forum ini menjadi ruang untuk menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Salah satu persoalan yang memancing perhatian adalah belum tegasnya pengaturan mengenai kedudukan dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Apakah dana tersebut masuk kategori keuangan negara atau merupakan keuangan publik nonnegara?
Pertanyaan itu mengemuka karena ketidakjelasan status hukum dapat berpengaruh terhadap mekanisme pemeriksaan, pertanggungjawaban, hingga penegakan hukum dalam pengelolaan dana zakat.
Peserta panel, Mulya, meminta persoalan tersebut tidak kembali dibiarkan menjadi wilayah abu-abu dalam regulasi yang baru.
“Saya ingin ada keputusan yang jelas antara BAZNAS, LAZ, dan Kementerian Agama mengenai status dana zakat: apakah masuk rezim keuangan negara atau keuangan publik nonnegara,” ujar Mulya.
Menurutnya, pengelolaan dana zakat selama ini memiliki karakteristik dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri. Selain audit keuangan oleh kantor akuntan publik, terdapat pula mekanisme audit syariah yang menjadi bagian dari pengawasan lembaga.
Jika tidak diatur secara tegas, perbedaan penafsiran berpotensi muncul ketika dana zakat diperiksa aparat penegak hukum. Persoalan administrasi yang semestinya dinilai berdasarkan standar pengelolaan zakat dikhawatirkan justru ditarik ke dalam rezim pemeriksaan keuangan negara.
Subhan Cholid juga menyampaikan pandangan senada. Ia menilai dana zakat tidak semestinya secara otomatis diperlakukan sebagai keuangan negara. Istilah keuangan publik nonfiskal bahkan diusulkan sebagai salah satu alternatif untuk dipertimbangkan dalam revisi undang-undang.
Meski demikian, forum belum menghasilkan keputusan final. Penentuan status hukum dana zakat masih membutuhkan kajian lebih mendalam dengan mempertimbangkan sumber dana, kedudukan kelembagaan, penggunaan APBN/APBD, dan ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang berlaku.
Pemisahan antara dana yang dihimpun dari muzaki dengan dana pemerintah, termasuk hibah dan pembiayaan operasional lembaga, juga dinilai perlu diperjelas. Langkah tersebut penting agar batas kewenangan pemeriksaan masing-masing lembaga dapat ditentukan secara proporsional.
Sistem Pelaporan Zakat Masih Terpecah
Selain persoalan status hukum, Expert Panel Kemenag juga menyoroti belum terintegrasinya sistem pelaporan pengelolaan zakat nasional.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Waryono, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua sistem informasi yang digunakan, yakni Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Sistem Informasi Manajemen Zakat Kementerian Agama (SIMZAT).
Perbedaan sistem tersebut dinilai membutuhkan sinkronisasi agar pelaporan tidak berjalan sendiri-sendiri dan data pengelolaan zakat nasional dapat terkonsolidasi melalui satu pintu.
“Pelaporan yang akhirnya meluas ke mana-mana, di antaranya karena BAZNAS punya SIMBA, kemudian Kementerian Agama punya SIMZAT. Nah, ini bagaimana disinkronisasi sehingga kemudian harapannya nanti one gate (satu pintu),” ujar Prof. Waryono.
Integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi penginputan data berulang sekaligus mempermudah pemantauan penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL).
Masalah lain terungkap dari hasil uji petik terhadap sembilan lembaga pengelola zakat. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan perbedaan angka antara Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) dengan laporan keuangan masing-masing lembaga, baik pada sisi penghimpunan maupun pendistribusian.
Temuan ini menunjukkan perlunya pembenahan standar pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan, serta klasifikasi dana. Tanpa keseragaman standar, konsolidasi laporan keuangan zakat nasional berisiko menghasilkan data yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.
Karena itu, optimalisasi SIMBA dan penyelarasan dengan sistem Kemenag menjadi salah satu agenda yang dinilai penting dalam pembaruan tata kelola zakat.
Pengawasan BAZNAS dan LAZ Ikut Dievaluasi
Persoalan berikutnya menyangkut efektivitas pengendalian internal. Prof. Waryono menilai fungsi pengendalian di lingkungan BAZNAS masih perlu diperkuat, terutama jika dibandingkan dengan LAZ yang memiliki pengawas syariah tersendiri.
“Sampai kepada pengendalian. Karena di BAZNAS itu tidak ada pengawas syariah, beda dengan LAZ. Nah, ternyata di pengendalian ini belum optimal, begitu,” katanya.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan fungsi pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Forum menilai perlu ada pengaturan lebih terperinci mengenai pedoman pengendalian, standar operasional prosedur (SOP), serta pembagian tanggung jawab antara BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
Pengendalian internal, audit internal, audit syariah, audit keuangan, dan pengawasan pemerintah juga harus ditempatkan sesuai fungsi masing-masing. Jangan sampai ketidakjelasan pembagian kewenangan justru memunculkan tumpang tindih pengawasan.
Wakil Ketua BAZNAS Zainut Tauhid menawarkan konsep pengawasan melalui tiga lapis untuk memperkuat sistem pertanggungjawaban pengelolaan zakat.
Pertama, pengendalian dan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh masing-masing BAZNAS dan LAZ. Kedua, koordinasi sistem nasional oleh BAZNAS pusat melalui konsolidasi data, analisis laporan, pembinaan teknis, serta evaluasi standar pengelolaan.
Ketiga, pengawasan formal oleh pemerintah atau pejabat berwenang, termasuk audit syariah dan pemeriksaan kepatuhan.
Menurut Zainut, pembagian tersebut diperlukan untuk memperjelas hubungan kelembagaan. Namun, koordinasi nasional tidak boleh menimbulkan kesan bahwa BAZNAS pusat secara otomatis memiliki kewenangan subordinatif terhadap BAZNAS daerah maupun LAZ.
Lembaga Kecil Jangan Disamakan dengan Pelaku Fraud
Expert Panel Kemenag juga membahas pentingnya menerapkan standar pelaporan yang mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik masing-masing lembaga.
Lembaga pengelola zakat yang sudah mapan dinilai dapat memenuhi standar pelaporan secara menyeluruh. Sementara lembaga yang masih berkembang perlu memperoleh pendampingan dan peningkatan kapasitas administratif.
Peserta mengingatkan agar keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi administrasi tidak serta-merta disamakan dengan tindakan kecurangan atau fraud yang disengaja.
Artinya, pembinaan dan penegakan hukum harus dibedakan berdasarkan jenis persoalan yang ditemukan. Kesalahan administratif membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan pelanggaran yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.
Selain ketepatan waktu pelaporan, kualitas laporan juga harus ditentukan berdasarkan konsistensi pencatatan, transparansi transaksi, kekuatan pengendalian internal, dan kualitas audit.
Expert Panel Seri V tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BAZNAS Zainut Tauhid, sejumlah pengurus BAZNAS, Inspektur Kementerian Agama, perwakilan Lembaga Amil Zakat, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.
Sejumlah agenda yang mengemuka mencakup integrasi sistem pelaporan nasional, standardisasi akuntansi, penguatan pengendalian internal, pembagian kewenangan pengawasan, serta penegasan status hukum dana ZIS-DSKL.
Perubahan regulasi diharapkan tidak sekadar memperbaiki administrasi lembaga, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian tata kelola bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana umat.
Namun, seluruh gagasan yang berkembang dalam Expert Panel tersebut masih berupa masukan dan belum menjadi keputusan bersama. Pendalaman teknis dan kajian hukum tetap diperlukan sebelum dirumuskan menjadi ketentuan dalam revisi undang-undang. (mua)
