Matawarta.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan pembahasan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk sementara dihentikan. Keputusan ini diambil seiring meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menjelaskan dalam beberapa hari terakhir tidak ada agenda pembahasan mengenai BoP. Saat ini perhatian utama pemerintah diarahkan pada upaya memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik.
“Seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri beberapa hari lalu, pembahasan mengenai BoP saat ini ditangguhkan atau on hold,” kata Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3).
Menurut dia, selain memantau kondisi WNI di Timur Tengah, Kemlu juga sedang menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak lanjutan dari situasi geopolitik yang semakin memanas. Di tengah situasi tersebut, Kemlu juga mencermati adanya dorongan dari sejumlah organisasi masyarakat yang meminta pemerintah menarik diri dari BoP setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Yvonne menegaskan sikap Indonesia dalam forum internasional selalu berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta kepentingan nasional.
Ia menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP sejak awal dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perdamaian, khususnya dalam mendukung stabilitas dan proses rekonstruksi di Palestina.
“Setiap keputusan mengenai partisipasi Indonesia akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan melihat berbagai faktor tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah mendesak pemerintah keluar dari BoP menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Amerika Serikat diketahui menjadi penggagas sekaligus ketua Dewan Perdamaian, sementara Israel merupakan salah satu anggota dewan tersebut.
Presiden Donald Trump saat mengumumkan pembentukan BoP sempat menyatakan lembaga itu bertujuan menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Namun perkembangan terbaru justru menunjukkan situasi kawasan semakin memanas.
Desakan penarikan Indonesia dari BoP juga datang dari lebih dari 60 tokoh bersama sekitar 70 organisasi masyarakat sipil yang menandatangani petisi. Mereka menilai aksi militer AS dan Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional dan berpotensi merusak upaya perdamaian global. (mua)
