Matawarta.com, JAKARTA- Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai memicu alarm serius di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyerukan masyarakat Indonesia untuk mulai menahan diri dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM), menyusul memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Seruan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), di tengah lonjakan tajam harga minyak dunia yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
“Saya kira ini harus segera kita kaji. Upaya penghematan menjadi langkah penting yang perlu kita dorong bersama,” ujar Prabowo dengan nada serius.
Ia menekankan Indonesia tidak boleh terlena oleh jarak geografis dari pusat konflik. Menurutnya, gejolak di Timur Tengah dapat menimbulkan efek domino yang berdampak langsung terhadap kondisi energi dan ekonomi dalam negeri.
“Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Kita tentu berharap skenario terburuk di Timur Tengah tidak benar-benar terjadi,” kata Prabowo.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung langkah drastis sejumlah negara yang mulai menerapkan kebijakan penghematan energi. Pakistan, misalnya, disebut telah mengambil kebijakan tertentu untuk menekan konsumsi BBM di tengah situasi global yang tidak menentu.
Lonjakan harga minyak mentah dunia sendiri dipicu penutupan Selat Hormuz oleh Iran setelah serangan militer Israel dan AS sejak akhir Februari lalu. Selat strategis yang menjadi jalur vital distribusi energi global itu kini berubah menjadi titik panas konflik.
Harga minyak acuan Brent bahkan sempat menembus angka US$119,50 per barel pada awal pekan ini level tertinggi sejak pertengahan 2022, sebelum sedikit mereda setelah muncul sinyal bahwa konflik berpotensi mereda.
Dampak krisis ini juga mulai terasa di kawasan Asia Tenggara. Filipina mengambil langkah ekstrem dengan menerapkan sistem empat hari kerja bagi pegawai pemerintah demi menekan konsumsi energi dan mengurangi tekanan ekonomi.
Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. menyebut negaranya sebagai korban dari perang yang tidak mereka kehendaki. Namun menegaskan pemerintah tetap memiliki kendali untuk melindungi rakyat dari dampak krisis global.
Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 9 Maret, meski tidak mencakup sektor layanan publik seperti kepolisian dan pemadam kebakaran.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang disertai ancaman terhadap kapal asing, kecuali milik China dan Rusia diperkirakan akan terus mendorong kenaikan harga BBM di berbagai negara, sekaligus meningkatkan kekhawatiran akan krisis energi global yang lebih luas. (paz)
