Matawarta.com, JAKARTA – PDIP menegaskan sikap politiknya usai kembali berada di luar pemerintahan. Meski tak masuk kabinet Presiden Prabowo Subianto, PDIP menolak disebut sebagai oposisi dan memilih mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah.
Penegasan itu disampaikan anggota DPR Fraksi PDIP, Aria Bima, yang memastikan partainya tetap mendukung jalannya pemerintahan selama berpihak pada kepentingan rakyat dan cita-cita bangsa.
Menurut Aria, posisi di luar pemerintahan bukan berarti PDIP akan menyerang atau bersikap antipati terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Ia menilai PDIP justru ingin hadir sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis namun tetap memberi solusi.
“PDIP tidak pernah apriori terhadap pemerintah. Kami tidak nyinyir dan tidak anti terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5).
Sebelumnya, Prabowo menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan. Namun bagi PDIP, berada di luar kabinet bukan berarti memutus hubungan politik dengan pemerintah.
Aria menegaskan, konsep mitra strategis yang diusung PDIP adalah menjaga arah pemerintahan tetap sesuai semangat proklamasi, demokrasi, dan keberagaman bangsa Indonesia.
Ia menyebut partainya akan tetap mendukung kebijakan yang dinilai pro rakyat. Namun tidak akan diam jika ada keputusan pemerintah yang dianggap menyimpang dari kepentingan publik.
“Yang kami jaga adalah pluralitas bangsa dan cita-cita pendiri negara. Itu yang menjadi dasar kami tetap menjadi mitra strategis,” katanya.
Lebih jauh, Aria menilai keberadaan partai di luar pemerintahan justru penting dalam sistem demokrasi. Menurutnya, parlemen membutuhkan kekuatan kritis agar pengawasan terhadap pemerintah tetap berjalan efektif.
Ia pun mengingatkan PDIP pernah mengambil sikap serupa pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan tetap menjalankan fungsi kontrol politik secara aktif di parlemen. (mua)
