Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan persoalan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9/2023).
Muzani mengatakan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB sistem zonasi pada tahun depan.
“Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan (PPDB sistem zonasi) ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,” kata Muzani usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2023).
Dia menjelaskan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi menimbulkan masalah baru di banyak daerah. Muzani menilai, tujuan kebijakan PPDB sistem zonasi untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul bagi peserta didik justru tak tercapai.
“Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang enggak unggul malah tidak unggul,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sekjen Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa ditemukan ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Salah satunya, kecurangan di sejumlah provinsi.
“Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden mengatakan memang ini menjadi catatan bagi pemerintah,” tutur dia.
“Nyatanya memang maksud luhur, maksud mulia, maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi,” sambung Muzani.
