Matawarta.com, JAKARTA– Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran tidak menyasar pada DPR RI. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nasir Djamil menyebut DPR tidak kena efisiensi anggaran yang memiliki pagu anggaran 2025 sebesar Rp 6,6 triliun.
Ia menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disetujui pada September 2024. Pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari, Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
“Keluar instruksi penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada sejumlah 16 Kementerian/Lembaga yang tidak dipangkas. Satu di antaranya DPR,” kata Nasir Djamil dalam political show dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (10/2).
Ia menyebut DPR meminta agar anggaran tidak potong lantaran untuk kepentingan kegiatan anggota di daerah pemilihan.
“Kita kan juga menyampaikan itu karena kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing,” katanya.
“Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu,” ujarnya.
Selain DPR, pemerintah tak memangkas anggaran pada Kementerian Pertahanan dan lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi dana transfer ke daerah.
Alasannya Prabowo memprioritaskan membiayai Makan Bergizi Gratis yang sudah terlanjur menjadi janji saat kampanyenya. Selain itu, Ketum Gerindra itu mengklaim alokasi anggaran akan digunakan untuk memperbaiki sekolah.
Imbas dari kebijakan itu, sejumlah kementerian dan lembaga negara melakukan penghematan dalam operasionalnya.
