Matawarta.com, JAKARTA– Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran berdampak pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang anggarannya dipangkas hingga Rp 8 triliun. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi meminta pemerintah tak menganggu pos belanja tunjangan guru.
Pria yang akrab disapa Gus Hilman menilai tunjangan guru adalah kebutuhan dasar. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan atas sumbangsih pendidik dalam mendidik anak bangsa.
“Mungkin untuk pos-pos anggaran tertentu lainnya boleh saja dipangkas sebagai upaya efesiensi, tapi untuk anggaran tunjangan sertifikasi guru jangan diutak-atik. Ini tunjangan yang mutlak harus diberikan kepada para guru,” ujar Gus Hilman, Senin (10/2/2025).
Gus Hilman memahami langkah efesiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah di tengah kesulitan ekonomi dan beberapa pos yang tidak efektif. Namun, untuk sektor pendidikan, seharusnya tidak berdampak besar.
Ia lantas menyinggung misi Asta Cita, target Indonesia Emas 2045. Target tersebut menurutnya tidak mungkin bisa dicapai jika pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak dijadikan prioritas.
“Karena itu, sektor pendidikan ini harus jadi prioritas utama pembangunan. Syarat utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah kita punya SDM unggul, dan itu harus dimulai dari sekarang, dari bangku sekolah,” ujar legislator muda berusia 25 tahun ini.
Untuk itu, Gus Hilman menilai, salah satu kunci untuk mewujudkan pendidikan yang baik adalah dengan menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kalau kita lihat sekolah atau madrasah di daerah-daerah itu, gaji mereka jika hanya mengandalkan dari sekolah masing-masing masih sangat memprihatinkan. Ada yang cuma menerima Rp300 ribu sebulan, bahkan ada yang di bawahnya,” katanya.
“Jangan sampai guru sudah berjuang mencerdaskan anak bangsa tapi tidak mendapatkan penghargaan dari negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran belanja besar-besaran kementerian/lembaga pada 2025 hingga mencapai Rp306 triliun. Di antara pos belanja yang dipangkas adalah di sektor pendidikan.
Anggaran Kemendikdasmen mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 8,035 triliun. Sedangkan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) disunat sebesar Rp 22, 5 triliun.
