Matawarta.com, JAKARTA– Kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden RI Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran terkait nasib pegawai Kementerian/Lembaga. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai.
“Pemutusan kontrak kerja, kekhawatiran, dan lain-lain itu, pengangguran karena buntut efisiensi, saya pikir tidak akan terjadi,” kata Dasco kepada wartawan, Senin (10/2).
Sebelumnya, DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas efisiensi anggaran, namun rapat itu ditunda. Alasannya karena pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran.
“Kita tunggu hasil rekonstruksi dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah,” katanya.
Efisiensi anggaran menimbulkan sejumlah kekhawatiran bagi para pegawai honorer di kementerian dan lembaga. Salah satunya kabar gaji ke-13 ASN bakal dipotong.
Pemangkasan anggaran juga dialami oleh Kemendikdasmen yang mencapai Rp 8 Triliun. Efisiensi anggaran tersebut diharapkan tak menganggu gaji atau tunjungan para guru.
