Matawarta.com, JAKARTA- Komisi I DPR RI menyoroti maraknya pemecatan atau PHK yang dialami pekerja media atau jurnalis. Anggota Komisi I DPR RI DPR RI Syamsu Rizal MI meminta pemerintah turun tangan.
Ia menjelaskan penyebab perusahaan pers memecat karyawannya lantaran dampak dari kebebasan media sosial. Pasalnya, perusahaan media kesulitan mendapatkan iklan lantaran ceruknya diambil media sosial, padahal iklan menjadi sumber pendapatan media.
“Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mesti bekerja sama dengan kementerian, maupun lembaga lainnya melihat masalah ini. Kehadiran platfom medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media pers,” ungkap Syamsu Rizal saat dikonfirmasi Rabu (9/7).
Ia meminta pemerintah membuat aturan jelas penggunaan medsos. Pemerintah harus menyusun aturan platfom digital agar bisa menyesuaikan dengan adab dan kultur Indonesia.
“Sebaiknya segera menyusun platform digital yang cocok untuk versi Indonesia. Tujuannya, supaya kita selain perlindungan data pribadi, juga membuat roadmap platform buatan Indonesia, dan 100 persen Indonesia,” katanya.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu mengungkapkan fakta perusahaan media kesulitan mendapatkan iklan karena diambil alih platfom medsos. Menurutnya, pers adalah bagian dari pilar demokrasi sehingga harus diperhatikan.
Komisi I DPR mendorong agar dipercepat revisi aturan yang ada agar dilakukan pembaharuan termasuk Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers serta Undang-undang terkait lainnya.
