Matawarta.com, JAKARTA – Istana merespons desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta pemerintah Indonesia menarik diri dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah memastikan akan membuka ruang komunikasi dengan MUI untuk meluruskan duduk persoalan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah siap berdialog langsung guna menjelaskan alasan Indonesia memilih bergabung dalam forum internasional itu. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam isu perdamaian global.
“Nanti kami akan berdiskusi dengan MUI. Kami akan sampaikan alasan dan pertimbangan kenapa Indonesia memutuskan ikut dalam Board of Peace,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Prasetyo menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian justru dimaksudkan sebagai sarana diplomasi. Ia menilai forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan sikap Indonesia secara langsung di level internasional.
Ia menilai, jika Indonesia memilih berada di luar forum, peluang untuk memengaruhi arah pembahasan dan menyuarakan kepentingan nasional termasuk isu Palestina akan semakin terbatas.
“Kalau kita tidak ikut, lalu dari mana kita bisa menyampaikan pandangan dan masukan kita secara langsung?” ucapnya.
Ia juga menekankan Indonesia tetap konsisten memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Palestina. Bergabung dalam forum global, kata dia, merupakan salah satu cara untuk membuka jalur dialog dan diplomasi yang lebih luas.
Sebelumnya, MUI secara terbuka meminta pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi mencederai keberpihakan Indonesia terhadap Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, dikutip dari MUI Digital, Kamis (29/1).
Kiai Cholil menjelaskan, Dewan Perdamaian tersebut digagas oleh Presiden AS Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai salah satu anggotanya. Padahal, menurut MUI, Israel masih melakukan penjajahan terhadap Palestina, sementara Palestina sendiri tidak dilibatkan dalam forum itu.
“Penggagasnya Trump, anggotanya ada Netanyahu, dan tidak ada negara Palestina di dalamnya. Ini yang menjadi keberatan kami,” pungkasnya. (paz)
