Matawarta.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi dinamika geopolitik dunia yang semakin memanas. Kesiapan tersebut mencakup upaya menjaga stabilitas sektor strategis, terutama energi dan pangan.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil setelah menghadiri pertemuan yang digelar Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Dalam forum tersebut, Presiden memaparkan perkembangan situasi global sekaligus strategi pemerintah untuk merespons potensi dampak yang bisa dirasakan Indonesia.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak hanya memantau situasi internasional, tetapi juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dalam negeri.
“Presiden menjelaskan secara langsung perkembangan geopolitik global serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika tersebut, terutama yang berkaitan dengan sektor energi dan isu-isu strategis lainnya,” ujar Bahlil.
Ia mengatakan para pimpinan partai politik yang hadir dalam pertemuan itu memahami arah kebijakan yang disiapkan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan Indonesia tetap berada dalam posisi aman di tengah ketidakpastian global.
Bahlil menambahkan, pemerintah ingin setiap potensi dampak dari konflik internasional dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak menimbulkan tekanan besar terhadap perekonomian maupun kehidupan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional lintas pemerintahan, di antaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.
Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga hadir, seperti Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Forum tersebut juga diikuti jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI-Polri, serta sejumlah kepala lembaga negara sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi nasional menghadapi ketidakpastian geopolitik global. (mua)
