Matawarta.com, JAKARTA – Partai Demokrat akhirnya buka suara terkait kekosongan kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan ikut mengusulkan kandidat pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
AHY menyebut Demokrat memilih menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang nantinya akan dipilih melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY di Auditorium Yudhoyono, kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Menurut AHY, mekanisme pengisian jabatan Wapres sudah diatur secara jelas dalam konstitusi. Dia merujuk Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan MPR memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang diusulkan Presiden.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” jelasnya.
Sikap tersebut, lanjut AHY, bukan keputusan sepihak. Sebelum menyampaikan pernyataan resmi, dirinya terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi itu dilakukan melalui sambungan video call pada Jumat pagi ketika SBY masih dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” ungkap AHY.
Di tengah dinamika politik yang berkembang setelah pengunduran diri Gibran, AHY meminta masyarakat tidak terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai sosok pengganti Wapres.
Menko Infrastruktur tersebut juga mengingatkan agar polemik politik tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” imbuhnya. (paz)
