Matawarta.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bisa diminta menyiapkan dua nama calon wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri. Mekanisme tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, pengunduran diri seorang wakil presiden tidak serta-merta membuat jabatan tersebut langsung diisi oleh orang baru. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, dimulai dari penyampaian surat pengunduran diri secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah surat diterima, MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Selanjutnya, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo agar mengusulkan dua kandidat pengganti.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prabowo nantinya harus menyerahkan nama-nama kandidat beserta dokumen persyaratan pencalonan kepada MPR. Setelah itu, proses pemilihan wakil presiden baru akan dilakukan oleh lembaga tersebut.
Yusril menyebut MPR memiliki tenggat waktu 60 hari untuk menggelar pemilihan setelah menerima surat pengajuan dari Presiden. Artinya, proses pergantian wakil presiden memiliki batas waktu yang sudah ditentukan dalam aturan konstitusi.
Ia juga menjelaskan bahwa proses tersebut bergantung pada adanya surat pengunduran diri dari wapres dan sikap Presiden terhadap permohonan tersebut.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” ujar Yusril.
Yusril menegaskan, seluruh tahapan tersebut merupakan mekanisme normatif berdasarkan konstitusi apabila terjadi pengunduran diri wakil presiden.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” tuturnya. (mua)
