Matawarta.com, JAKARTA – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan di DPR RI. Usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran kini telah sampai ke meja pimpinan DPR setelah muncul polemik terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang dinyatakan tidak sah dan dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Namun, DPR belum mengambil keputusan terkait langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjutinya.
Puan menegaskan, pimpinan DPR tidak akan terburu-buru mengambil sikap. Seluruh proses akan dibahas terlebih dahulu dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai fraksi dan mekanisme yang berlaku di parlemen.
“Kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia mengungkapkan, berbagai masukan sebenarnya sudah diterima DPR sebelum masa sidang dibuka. Aspirasi tersebut datang dari fraksi-fraksi, komisi, hingga para anggota DPR selama masa reses.
Menurut Puan, seluruh masukan itu akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan DPR sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi,” ujarnya.
Puan juga mengingatkan agar polemik yang menyeret nama orang nomor dua di Indonesia tersebut tidak membuat DPR mengabaikan aturan konstitusi.
“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” tegasnya.
Dia meminta masyarakat bersabar menunggu proses di parlemen. Sebab, pembukaan masa sidang menjadi tahap awal bagi DPR untuk mengumpulkan dan membahas seluruh laporan sebelum mengambil keputusan.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” pungkas Puan. (paz)
