Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mengambil sikap resmi untuk mendukung usulan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan, pihaknya masih fokus pada penghitungan suara di masing-masing Dapil.
“Kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing, karena setelah itu akan mengambil sikap terkait apa yang beredar selama ini,” ujar Amir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (8/3/2024).
Meski demikian, dia mengakui pihaknya turut mempertimbangkan bahwa masih menjadi bagian dari pemerintah, sebelum memutuskan sikap terkait hak angket.
“Cuma kami perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa PPP saat ini memang posisinya di dalam pemerintahan. Artinya PPP punya dua orang menteri di kabinet bahkan ada satu wamen, bahkan ketua umum kami juga adalah utusan presiden,” kata Amir.
Namun, dia menyebut apabila ditemukan hal mendesak soal kecurangan, maka pihaknya tak masalah ada hak angket diajukan di DPR.
“Tapi kalau misalnya ada yang sangat urgent untuk dibuat hak angket PPP juga tidak tabu dengan itu,” ucapnya.
Wakil Ketua MPR itu menyebut rencana pengajuan hak angket baru sekedar usulan di rapat paripurna atau lisan saja. Belum ada pergerakan kongret atau proses administrasi yang dibutuhkan untuk hak angket.
“Ini persoalannya kami lihat bahwa hak angket ini baru beredar di luar kemarin di paripurna baru disampaikan secara lisan, belum ada proses pergerakan tingkat bahwa proses administrasi yang dibutuhkan untuk sebuah hak angket,” pungkasnya.
