Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pemanggilannya sebagai saksi dalam kasus korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hasto menyebut pemanggilan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujian dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2024.
“Ya itu mungkin dari pihak sononya mencoba mengaitkan, tapi bagi kami tidak. Bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai,” ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Hotel Seruni, Bogor, Selasa (23/7/2024).
Hasto menilai urusan pilkada adalah hal yang berbeda dan tidak ada kaitan dengan kasus yang menjeratnya. “Pilkada urusan lain, dan mesin terus bergerak,” kata Hasto.
Hasto juga memastikan jika ada undangan dari KPK untuk dimintai keterangan, maka ia pasti akan datang. Namun, ia memastikan tidak ada kaitan dengan kasus korupsi DJKA.
“Apalagi undangan, yang kami lakukan ya pasti kami akan datangi. Tapi bisa kami pastikan bahwa enggak ada persoalan terkait dengan masalah kereta api,” tegas Sekjen PDIP itu.
“Saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api ya. Profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan. Itu tetap, sehingga saya akan memenuhi panggilan itu,” pungkasnya.
Diketahui, Hasto sedianya diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi di DJKA Kemenhub pada Jumat, 19 Juli 2024. Hanya saja, dia mengaku tak tahu soal panggilan tersebut karena baru pulang dari Yogyakarta dan yang menerima surat dari KPK adalah sopirnya.
