Mahasiswa Gelar Aksi Demo ‘Indonesia Gelap’, Kecewa dengan Kebijakan Ugal-ugalan Prabowo

Matawarta.com, JAKARTA– Sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demontrasi untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ada lima tuntutan yang dibawa.

Aksi demo itu diputusan setelah
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bersama Koalisi Masyarakat Sipil melakukan konsolidasi untuk persiapan aksi demonstrasi yang digelar pada hari ini, Senin, (17/2/2025). Aksi ini Indonesia Gelap.

Berdasarkan informasi dari akun media sosial @bemsi.official, aksi hari ini direncanakan digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Mereka akan berorasi di kantor pemerintahan masing-masing kota pada hari ini.

Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perpuu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri.

Ketua BEM UI Iqbal Chiesa menjelaskan aksinya ini digelar karena melihat kebijakan Prabowo yang dianggap semakin mempersulit kondisi rakyat. Salah satunya pemangkasan anggaran kementerian yang berdampak pada masyarakat bawah.

“Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, (15/2/2025).

BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *