Matawarta.com, JAKARTA– Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi adanya perbandingan penanganan bencana antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan sebelumnya yang ramai diperbincangkan publik. Menurut Teddy, setiap bencana memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga tidak tepat jika penanganannya disamakan.
“Setiap bencana itu unik. Tantangannya berbeda-beda, sehingga pendekatan dan penanganannya juga tidak bisa dibandingkan secara langsung,” kata Teddy saat memberikan keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Teddy menegaskan, pemerintah di setiap periode pasti memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan respons tercepat dan terbaik demi melindungi masyarakat serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Untuk itu, menurutnya, perbandingan lintas pemerintahan kerap tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.
Ia mencontohkan, dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah saat ini menghadapi tantangan berupa terputusnya akses darat ke sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan harus mengandalkan jalur udara.
Dalam merespons situasi tersebut, pemerintah mengerahkan 53 helikopter dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga pihak swasta. Armada udara tersebut digunakan untuk menyalurkan logistik ke desa-desa yang tidak dapat dijangkau kendaraan darat.
Selain itu, Teddy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sejak awal bencana telah mengambil langkah cepat, termasuk mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh. Helikopter tersebut digunakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf beserta timnya untuk melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak.
Ditegaskan Teddy, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan pemulihan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebutkan, hingga kini sebanyak 72 ruas jalan nasional di tiga provinsi terdampak telah kembali tersambung.
Di sisi lain, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana juga terus dipercepat oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
“Dalam waktu sekitar satu bulan, sudah ada hasil konkret yang bisa dilihat dari upaya pemulihan yang dilakukan,” ujar Teddy.
Ia kembali menegaskan penanganan bencana seharusnya tidak dijadikan ajang perbandingan politik, melainkan dinilai dari kecepatan respons dan dampaknya bagi masyarakat terdampak. (paz)
