Matawarta.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pabrik baterai mobil listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, siap diresmikan pada semester pertama 2026. Peresmian ini menjadi penanda penting dimulainya fase operasional industri baterai kendaraan listrik berskala besar di Indonesia.
Bahlil menyampaikan, proyek strategis nasional tersebut merupakan bagian dari agenda hilirisasi nikel yang tengah dipercepat pemerintah. Fasilitas baterai ini dibangun untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk akhir.
“Hilirisasi nikel untuk ekosistem baterai mobil listrik yang sebelumnya sudah di-groundbreaking oleh Presiden Prabowo di Karawang, direncanakan semester satu 2026 akan kita resmikan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pabrik baterai tersebut dikembangkan oleh PT Antam bersama konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC), serta mitra strategis dari China yakni CATL, Brunp, dan Lygend (CBL). Proyek ini mulai dibangun sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.
Menurut Bahlil, progres pembangunan berjalan sesuai jadwal. Kehadiran pabrik di Karawang juga akan melengkapi fasilitas baterai kendaraan listrik lain yang telah lebih dulu beroperasi, sehingga Indonesia memiliki dua pusat produksi baterai berbasis nikel dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Nanti berarti Indonesia memiliki dua pabrik baterai mobil listrik berbasis nikel yang terintegrasi penuh,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan, proyek baterai raksasa ini bukan sekadar fasilitas industri, tetapi juga motor penggerak nilai tambah ekonomi nasional. Dengan investasi sekitar US$ 5,9 miliar atau setara Rp 95,43 triliun, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan nilai ekonomi hingga US$ 48 miliar atau sekitar Rp 776 triliun, atau delapan kali lipat dari nilai investasinya.
Selain itu, pabrik baterai berkapasitas produksi hingga 15 gigawatt (GW) ini diperkirakan dapat menyuplai kebutuhan 250 ribu hingga 300 ribu kendaraan listrik. Dampak lainnya, impor bahan bakar minyak (BBM) berpotensi ditekan hingga 300 ribu kiloliter per tahun.
Dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah memperkirakan proyek ini akan menyerap sekitar 8 ribu tenaga kerja langsung serta menciptakan hingga 35 ribu lapangan kerja tidak langsung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan industri Karawang dan sekitarnya. (mua)
