Matawarta.com, JAKARTA- Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 bukan sekadar formalitas, melainkan respons darurat atas maraknya penipuan dan praktik haji ilegal yang kian meresahkan. Lonjakan kerugian hingga puluhan miliar rupiah hingga ribuan calon jemaah gagal berangkat menjadi alasan utama pemerintah dan aparat bergerak cepat.
Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akhirnya membentuk Satgas Haji 2026 sebagai benteng perlindungan menyeluruh. Langkah ini diputuskan usai pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
Komjen Dedi menegaskan, pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas yaitu untuk menghentikan praktik haji ilegal yang terus memakan korban.
“Kerugian akibat penipuan haji ilegal sudah mencapai Rp 92,64 miliar. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Dedi.
Data kepolisian menunjukkan sepanjang 2025 saja, sebanyak 1.243 calon jemaah nyaris berangkat menggunakan visa nonhaji, dengan kasus terbanyak terdeteksi di Bandara Soekarno-Hatta. Fenomena ini menjadi alarm keras bahwa modus penipuan semakin canggih dan masif.
Satgas Haji 2026 pun dirancang bekerja dari hulu ke hilir. Mulai dari edukasi publik secara besar-besaran agar masyarakat tidak mudah tergiur travel ilegal, hingga pengawasan ketat di pintu-pintu keberangkatan seperti bandara dan pelabuhan.
Tak hanya itu, tindakan tegas juga disiapkan. Polri memastikan pelaku penipuan dan penyelenggara haji ilegal akan ditindak tanpa kompromi.
“Ini bukan sekadar pencegahan, tapi juga penegakan hukum. Pelaku akan kami kejar,” ujar Dedi.
Sebagai bagian dari respons cepat, Satgas juga akan membuka hotline pengaduan terpadu. Kanal ini diharapkan mampu mempercepat penanganan laporan masyarakat sebelum korban terus bertambah.
Langkah lain yang cukup strategis adalah penempatan personel Polri di Arab Saudi. Kehadiran aparat di Jeddah dan Makkah diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus mengawasi potensi pelanggaran di lapangan.
Sementara itu, Dahnil menegaskan alasan lain dibalik pembentukan Satgas adalah melindungi jemaah dari tekanan biaya. Pemerintah ingin memastikan lonjakan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada masyarakat.
“Negara harus hadir, bukan hanya soal keamanan, tapi juga memastikan biaya tetap terjangkau,” ujarnya. (mua)
