Matawarta.com, JAKARTA – Munculnya prediksi rupiah berpotensi menyentuh level Rp19.000 per dolar AS membuat pemerintah angkat bicara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi antarotoritas ekonomi berlangsung tanpa henti dan pemerintah terus menyiapkan langkah untuk meredam tekanan terhadap mata uang rupiah.
Pemerintah menepis anggapan pelemahan rupiah terjadi karena kurangnya koordinasi antarotoritas ekonomi. Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan komunikasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait terus berjalan intens di tengah gejolak ekonomi global.
Menurut Prasetyo, berbagai rapat dan pembahasan strategis telah dilakukan secara rutin untuk mencari solusi terbaik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
“Lho, kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Ia menegaskan hasil sebuah kebijakan tidak selalu bisa terlihat dalam waktu singkat. Untuk itu, tidak tepat jika pemerintah dinilai baru bergerak saat nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.
Prasetyo menjelaskan pergerakan rupiah dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan. Selain kondisi global, kekuatan ekonomi domestik juga menjadi penentu penting dalam menjaga stabilitas mata uang nasional.
Ia menyoroti masih adanya ketergantungan Indonesia terhadap barang impor yang turut memberi tekanan terhadap rupiah. Oleh karena itu, penguatan sektor produksi dalam negeri dinilai menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
“Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor, itu juga akan mempengaruhi,” katanya.
Saat ditanya mengenai prediksi rupiah yang disebut-sebut berpotensi menyentuh Rp19.000 per dolar AS, Prasetyo menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar mampu menjaga stabilitas ekonomi.
“Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” ujarnya. (paz)
